JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Maraknya penolakan warga terhadap kampenye pasangan petahana calon gubernur dan wakil gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidajat semakin masif terjadi di Jakarta. ‎

Situasi kian memburuk setelah mencuatnya kasus penistaan agama Ahok terkait Al-Maidah 51. Meskipun saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam proses hukum di Bareskrim Polri.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari KedaiKopi (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Hendri B Satrio mengatakan, adanya aksi penolakan terhadap calon petahana Ahok-Djarot menunjukkan Pilkada DKI 2017 sudah tidak sehat lagi karena merusak demokrasi.

"Ya kalau sudah ada penolakan ini sudah tidak sehat," kata Hendri, Jakarta, Jumat (11/11/2016).‎

Karena itu, Hendri meminta kepada penyelenggara Pemilukada yakni KPU dan Bawaslu DKI untuk segera menelaah penolakan warga yang sudah mengancam keselamatan calon incumbent Ahok-Djarot saat berkampanye.

Menurut dia, penolakan ini kali pertama terjadi di pesta demokrasi Jakarta bahkan di Indonesia. Sehingga penyebab utamanya harus segera dievaluasi.‎

"Saya rasa Bawaslu harus secepatnya menelaah hal ini, bukan hanya pelaku yang menolak tapi penyebab penolakan juga harus diketahui. Sehingga Bawaslu bisa melaporkan trend di masyarakat ke penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara," beber Hendri.

Sejatinya, kata dia, warga tidak boleh melakukan penolakan terhadap calon yang ingin kampanye, karena semua pasangan calon dilindungi oleh undang-undang.

Karenanya, fenomena baru ini harus diperhatikan penyelenggara pemilu dan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri‎, Tjahjo Kumolo.

"Kenapa masyarakat menolak Ahok? Ini harus dicarikan solusi," ujar Hendri. (icl)