JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Krisis kemanusian di Aleppo, Suriah merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan dunia. Momentum ini guna menyakinkan semua bangsa, bahwa Indonesia peduli terhadap nasib kemanusiaan dunia.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, fokus dunia kepada Aleppo adalah bagaimana menyelamatkan nyawa rakyat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata. Semua negara seharusnya mengambil peran dan tanggung jawab kemanusian tersebut, tak terkecuali Indonesia.
"Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi," kata Jazuli kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Senin (19/12/2016).
Menurut Anggota Komisi I DPR ini, determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia peduli kepada nasib kemanusiaan dunia, terutama penderitaan rakyat sipil di Aleppo.
"Inilah kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Jazuli, Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi multitrack guna ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo Suriah.
Pertama, secara bilateral pemerintah melalui menteri luar negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab. Penyampaian nota keprihatinan tersebut bisa melalui Duta Besar Indonesia di Suriah maupun Duta Besar Suriah di Jakarta, beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran.
"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini," jelasnya.
Kedua, lanjut dia, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan UNHCR. Perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait.
"Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo. Mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian. Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," paparnya.
Ketiga, secara regional/kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA). Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.
Menurut Jazuli, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah di atas akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.
"Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini," tegasnya.(plt)
