JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tim Advokasi Anies Baswedan-Sandi geram dengan manuver yang dilakukan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ).

Pasalnya, BUMD ini diduga tidak netral karena telah berpihak kepada petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI 2017.

Hal tersebut merujuk pada Program operasi pasar (OP) yang gencar dilakukan BUMD pengelola Pasar Induk Beras Cipinang selama sebulan terakhir.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi mempertanyakan kebijakan yang terbilang baru dan mendadak jelang pemungutan suara 15 Februari 2017.

Sebab, kata dia, hal tersebut tidak pernah terjadi sebelum masuk masa-masa kampanye Pilkada DKI 2017.

"Saya melihatnya, ini (OP) sengaja digencarkan untuk 'suatu'. Ya.. gaya lama dengan kemasan baru gitu. Tapi kami akan Pelajari dulu. Kalau memang ada bukti kongkrit, nanti akan kita laporkan ke Bawaslu," kata Yupen kepada TeropongSenayan, di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017).‎

Menurut Yupen, ‎program OP di 70 kelurahan begitu rentan diselewengkan jadi ajang kampanye Pilkada DKI Jakarta. Sebab, OP yang digelar oleh BUMD Foot Station tersebut kerap dihadiri oleh pasangan petahana.
Padahal, sebagai salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta harus bersikap netral dalam Pilkada.‎

Yupen menegaskan, keberpihakan jajaran BUMD di DKI kepada salah satu paslon termasuk melanggar peraturan pemilu daerah. ‎

Karenanya, dia meminta Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono tidak mendiamkan dugaan penyimpangan tersebut.

"Jika terbukti ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Kami minta Dirut PT Food Station dicopot," tegas Yupen.

Diketahui, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) beberapa hari terakhir selalu menggelar operasi pasar (OP). Namun, OP beras murah tersebut digelar baik saat harga beras stabil atau naik.

Bahkan, selama sebulan terakhir, OP terus digelar di 70 kelurahan, 3 kelurahan setiap hari, khususnya kelurahan yang jadi kantong kemiskinan di beberapa wilayah DKI.

Tak ayal, aksi OP tersebut dituding banyak pihak sebagai kampanye terselubung untuk salah satu Cagub tertentu.

Pihak PT FSTJ dan jajarannya pun disebut-sebut sengaja menjadikan BUMD sebagai tunggangan politis demi kepentingan pribadi dan kelompok.‎ (icl)