JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meegaskan, saat ini sedang menyiapkan progam kebijakan ekonomi Pancasila. Kebijakan ekonomi tersebut berbasis pada pemerataan dan berkeadilan.

“Kebijakan ekonomi Pancasila intinya adalah ekonomi yang berkeadilan, ada pemerataannya. Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi apabila tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, ini adalah sebuah hal yang sangat percuma,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Jokowi menjelaskan, nantinya kebijakan ekonomi Pancasila dapat mengurangi kesenjangan.

“Dengan mendorong pemerataan sosial ekonomi, seluruh rakyat akan merasa berdiri di Tanah Air yang sama, Indonesia. Seluruh rakyat akan merasakan hidup di rumah kebangsaan yang sama, Indonesia,” jelas Presiden.

Sebelumnya Jokowi mengemukakan, tantangan terberat perekonomian sekarang adalah kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Ia menyebutkan, bila ini tidak bisa diselesaikan, maka akan terasa percuma ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi.

Presiden menjelaskan, pada 2014, angka gini rasio mencapai level 0,41 dan secara perlahan berhasil diturunkan menjadi 0,39 pada 2016.

Meskipun penurunan angka gini rasio itu sedikit, menurut Jokowi, masih lebih baik jika dibandingkan banyak negara lain.

“Dibandingkan dengan negara lain, China, Filipina, dan Malaysia, angka kita lebih baik,” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan turunnya angka kemiskinan sebesar 0,31%. Ia menegaskan, meskipun sedikit tapi ini adalah sebuah prestasi yang perlu disampaikan, karena di negara lain angkanya malah naik.(plt)