JAKARTA [TEROPONGSENAYAN] – Langkah Polri dalam melindungi pemerintahan Joko Widodo dari kritik masyarakat, baik melalui media sosial, unjuk rasa, maupun lewat forum-forum diskusi publik dinilai berlebihan. Bahkan tindakan itu mengesankan pemerintahan terlihat lemah.
Pendapat itu dilontarkan Adhie M Massardi saat berkomentar terkait pemeriksaan polisi terhadap ekonom Ichsanuddin Noorsy sebagai saksi dalam lanjutan kasus makar. Kasus itu sendiri melibatkan antara lain putri proklamator (Bung Karno) Rachmawati Soekarnoputri.
“Tindakan Polri dalam melindungi pemerintahan Joko Widodo sudah melampui batas sehingga bukannya menjaga dan meningkatkan kewibawaan pemerintahan, tapi justru malah mengesankan pemerintahan Presiden RI ke-7 ini lemah, tidak mau menerima kritik, dan anti-demokrasi,” kata Adhie di Jakarta (10/1/2017).
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini setuju perlu tindakan preventif. Namun, kata dia, seharusnya polisi memakai jurus ‘menarik rambut dari timbunan tepung’ alias tidak mengguncangkan sendi-sendi persatuan dan tidak memanaskan suhu politik. Yang lebih penting, tidak mengesankan pemerintahan ini rapuh.
Selain Rachma, kasus dugaan makar itu juga melibatkan musisi Ahmad Dhani, Sri-Bintang Pamungkas, Mayjen [purn] Kivlan Zen. Tuduhan juga ditujukan bagi penulis buku ‘Jokowi Under Cover’ Bambang Tri Mulyono.
“Jadi Polri harus memahami struktur politik pemerintahan Joko Widodo yang kini sekuat mendiang Hugo Chaves saat memimpin Venuzuela,’’ kata mantan juru bicara mediang Presiden Abdurrahman Wahid ini. Oposisi di Venezuela, kata Adhie, walaupun didukung Amerika Serikat tak sanggup menggulingkan Chaves.
Menurut Adhie, pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat kuat. Selain telah memenangkan hati rakyat pada pilpres 2014, sekarang didukung oleh mayoritas fraksi di parlemen.
Adhie mengingatkan, dengan sedikit-sedikit menggunakan instrumen hukum di tangan aparat, membuat investor malah meragukan stabilitas politik di Tanah Air. Asumsi itu ditunjukkan JP Morgan yang dalam risetnya menyebut Indonesia turun dua peringkat sebagai negara tujuan investasi.
“Padahal kita tahu, Menteri Keuangan sudah mengingatkan bahwa JP Morgan salah, dan untuk itu pemerintah kemudian memutus kontrak kerjasama dengan lembaga keuangan internasional itu,” kata Adhie. [b]
