JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Perwakilan dari massa aksi Front Pembela Islam (FPI) menyerahkan tujuh tuntutan kepada Mabes Polri.

Tuntutan tersebut disampaikan perwakilan FPI saat mendatangi gedung Mabes Polri, Senin (16/1/2017).

"Tadi barusan saja antara jam 11.15 WIB sampai 12.30 WIB, Polri telah menerima perwakilan pengunjuk rasa yaitu FPI, FUI, dan rekan-rekan lainnya, perwakilan Jakarta dan Jawa Barat," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017).

Ia menyebut massa yang mendatangi Mabes Polri jumlahnya sekitar 1.500 orang. Dari jumlah itu ada 17 orang yang jadi perwakilan dan menyampaikan aspirasinya secara bergantian.

Berikut aspirasi dari perwakilan massa tersebut:

1. Polri khususnya Polda Jabar tidak lagi melakukan pembiaran terhadap indikasi adanya ormas yang anarkistis. Ini berkaitan dengan dugaan ormas GMBI yang melakukan pelanggaran hukum dan diduga dibiarkan oleh polisi.
2. Perwakilan massa menduga adanya kasus-kasus yang penanganannya 'pilih kasih'. Perwakilan FPI menyebut aduan terkait ormasnya cepat diproses, berbeda dengan aduan terhadap pihak di luar FPI.
3. FPI dan perwakilan massa menegaskan dukungannya terhadap kepolisian. Polri juga diminta bekerja profesional.
4. Polisi diminta tidak turut serta dalam urusan politik. Ada dugaan polisi ikut bermain politik.
5. Polisi diminta memahami adanya ancaman dari PKI agar dapat memetakan kondisi sdi lapangan
6. Perwakilan massa menyesalkan kejadian di Bandung, Jabar pasca pemeriksaan Habib Rizieq Shihab sebagai saksi. Diduga ada pembiaran terhadap GMBI yang melakukan kekerasan kepada anggota FPI.
7. Kericuhan di Polda Jabar pasca pemeriksaan Rizieq Shihab dianggap sebagai skandal. Perwakilan massa meminta Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan dievaluasi atau dicopot dari jabatannya.

"Mereka sampaikan dalam tertulis juga, ada video-video rekaman diserahkan ke kami untuk bahan investigasi. Kita sambut positif apa yang disampaikan pengunjuk rasa. Kita lakukan pendalaman, butuh waktu dan ada mekanismenya senidiri. Massa minta ada laporan dalam waktu tidak lama," kata Rikwanto soal permintaan massa tersebut.(yn)