Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 03 Feb 2015 - 15:27:21 WIB
Bagikan Berita ini :

Benny Demokrat: 4 Pimpinan KPK Jadi Tersangka, Presiden Harus Keluarkan Perppu

56Benny K Harman (indra).jpg
Benny K Harman (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengatakan jika keempat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan menjadi tersangka maka harus ada penyelamatan lembaga antirasuah tersebut.

"Jika keempatnya menyandang status tersangka, KPK harus kita selamatkan. Presiden bisa menggunakan kewenangan yang dimilikinya mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) yang mengisi kekosongan," ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Benny menambahkan, apabila Presiden menetapkan KPK dalam keadaan genting maka DPR akan segera membentuk tim seleksi pimpinan lembaga antikorupsi itu.

"Bisa jalan bersamaan, presiden keluarkan Perppu dan kita membentuk panitia seleksi KPK yang baru," jelas dia.

Seperti diketahui, Bambang Widjojanto telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Sementara ketiga pimpinan KPK lainya, Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja telah dilaporkan oleh masyarakat ke Mabes Polri.(yn)

tag: #KPK  #Benny K Harman  #Perppu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

GP Ansor Apresiasi Prabowo Bangun Kampung Haji di Makkah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 20 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan dan arah kepemimpinan beliau yang ...
Berita

TelkomGroup Siaga Nataru 2025/2026, Pastikan Layanan Andal dan Percepat Pemulihan Jaringan di Wilayah Bencana

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama seluruh operating company memastikan kesiapan infrastruktur digital menjelang momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ...