JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas pejabat yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP.
"Harus dibuka seluas-luasnya ke publik agar masyarakat tahu pejabat kita masih doyan embat uang rakyat," tandas Jajang di Jakarta, Senin (15/03/2017).
Jajang berharap KPK memeriksa anggota Komisi II DPR saat proyek pengadaan e-KTP dibahas di komisi tersebut, termasuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sempat duduk di Komisi II.
"Terakhir Ahok mengaku paling keras katanya menolak proyek e-KTP (saat itu). Tapi kan sayang itu dilakukan di internal rapat DPR publik tidak tahu," sindir dia.
"Jadi gak ada salahnya kalau KPK periksa Ahok, biar kasus e-KTP ini, biar makin gamblang. Toh kalau Ahok merasa tidak terlibat dia gak perlu takut diperiksa KPK, biar KPK juga gak terkesan tebang pilih," pungkas dia.(yn)
