JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menilai, kemelut pengadaan barang dan jasa kerap muncul di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, disinyalir bersumber dari Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Menurutnya, berdasarkan informasi yang beredar, Ahok selama ini selalu memerintahkan para tenaga ahlinya untuk terjun langsung terlibat dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa yang digelar Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta maupun Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) di lima wilayah kota.

"Tenaga ahli Ahok selalu hadir dalam proses lelang, khususnya lelang dengan anggaran besar," kata Amir, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Proyek yang menelan anggaran besar, antara lain terdapat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perindustrian dan Energi.

"Kehadiran tenaga ahli Ahok membawa misi agar panitia lelang memenangkan perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki kedekatan dengan Ahok," ujar Amir.

Meski demikian, lanjut Amir, tidak seluruh panitia lelang yang tunduk dengan intervensi tenaga ahli Ahok. ‎

Salah satunya dalam lelang pembangunan fisik gedung rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat.

Pemenang lelang proyek ini diketahui PT Totalindo persada. Padahal Ahok disebut-sebut menginginkan salah satu BUMN yang mengerjakan proyek tersebut.

"PT Totalindo menang lelang karena memenuhi persyaratan yang diminta. Jika kemudian hari ada masalah dalam proyek tersebut, hal itu masalah lain," papar Amir.

Amir mengharapkan praktik titipan proyek besar tersebut dihentikan agar pembangunan di Ibukota betul-betul sesuai harapan warga bukan kepentingan koorporasi. (icl)