JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, tak ada alasan lagi untuk menunda proses fit and proper test anggota KPU dan Bawaslu RI.
Alasanya, bahwa penundaan Fit and Proper Test anggota KPU dan Bawaslu beberapa waktu ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan muatan norma dalam RUU Pemilu yang masih dibahas.
"Karena pembahasan pasal-pasal tentang Penyelenggara Pemilu sudah rampung, maka Komisi II sudah bisa segera memutuskan apakah proses Fit and Proper bisa dilanjutkan," kata Hetifah dalam keterang tertulisnya, Minggu (26/3/2017).
Beberapa perubahan yang disepakati di dalam rapat Pansus, Hetifah mengatakan, tidak perlu membuat proses Fit and Proper terhenti lebih lama.
"Syarat usia komisioner disepakati tidak berubah. Sementara itu penambahan jumlah komisioner yang disepakati juga tidak harus berpengaruh terhadap proses Fit and Proper karena bisa dicari jalan keluarnya," tegasnya.
Dengan begitu, kata ia, bahwa Fraksi Golkar mendukung rencana Komisi II untuk menggelar rapat internal hari Senin 27 Maret 2017 untuk kemudian mengesahkan mekanisme dan tata tertib Fit and Proper serta mengumumkan hal ini melalui media.
Sementara agenda kerja Komisi II yang telah mengalokasikan waktu sejak Senin 3 April hingga Senin 10 April 2017 untuk melakukan proses Fit and Proper Test Anggota KPU dan Bawaslu RI bisa direalisasikan.
Jika pemilihan dan penetapan anggota, baik melalui proses musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara, bisa dilakukan sebelum Senin tanggal 10 April, maka pada hari Selasa 11 April Penetapan dan Pengesahan Anggota KPU dan Bawaslu RI sudah dapat digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI.
"Dengan demikian kesinambungan bisa dijaga tanpa harus ada kevacuman karena tepat tanggal 12 April 2017 masa tugas komisioner lama berakhir," kata Hetifah.
Dirinya juga tak menyetujui bahwa penundaan fit and properts dilakukan untuk mempermainkan, menyandera, apalagi menyusupkan kepentingan partai politik dalam proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu.
"Partai Golkar bahkan sangat berkomitmen menjaga kesinambungan dan memastikan agar penyelenggara pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya," tandasnya. (icl)
