Terkait dengan kisruh dan terlantiknya pimpinan baru DPD RI, perlulah kita lebih bijak untuk membiarkan pimpinan baru menjalankan tugasnya. Memang, suatu putusan politik tak akan pernah memuaskan semua kalangan. Apalagi mereka itu sudah miliki kepentingan politik perebutan jabatan.
Sebagai mantan pimpinan DPD selama 10 tahun, saya memang merasa malu atas kejadian di DPD RI itu. Tapi saya juga sadar bahwa kondisi sekarang berbeda dengan kondisi para anggota di mana 10 tahun saya pimpin DPD RI. Sekarang ini sudah cenderung "lebih liar" ketimbang periode-periode sebelumnya.
Yang kita perlukan sekarang adalah memantau atau mengawasi para anggota DPD RI untuk melaksanakan tugasnya. Jika masih juga tetap ribut maka kita sarankan untuk dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan untuk memberi sanksi administrasi terhadap DPD dengan cara antara lain, misalnya, mengurangi secara signifikan anggaran DPD RI.
2. Menghentikan pemberian fasilitas bagi anggota-anggota yang ternyata kerjanya hanya ribut dan tak menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI.
3. Meminta para anggota DPD RI untuk mundur atau keluar dari jabatan DPD RI.
Maka, sekali lagi saya harap agar semua pihak mendorong DPD RI untuk menjalankan tugasnya. Agar tidak semakin dikesankan hanya habiskan anggaran negara tanpa kerja yang produktif bagi rakyat daerah. (*)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #
