Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 10 Apr 2017 - 17:21:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Tak Ada Untungnya, Menkumham Akan Kaji Kembali Kebijakan Bebas Visa

5(KabinetKerja)YasonnaIII.jpg
Yassona Laoly (Sumber foto : Dokumen Teropongsenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, akan mengkaji kembali bebas visa dibeberapa negara yang tidak menguntungkan bagi Indonesia.

"Masih On The track (bebas visa), tapi ada beberapa negara harus dievaluasi signifikansinya masukkan daftar tapi tidak pernah datang ke negara ini ngapain kita masukkan," ucap Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Menurut Yasonna ada beberapa negara seperti Cina yang tersangkut persoalan tenaga kerja yang mengunakan travel agent. Hal ini kata ia tidak menguntungkan bagi devisa Indonesia.

"Kita tidak boleh lengah bahwa pengawasan orang asing harus dilakukan kontrak investasi," tegasnya.

Diketahui sebanyak 169 Negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 02 Maret lalu. (icl)

tag: #menkumham-yasonna-laoly  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Soroti Kasus Pinjaman Shopee Paylater, Anggota Komisi XI DPR Dorong OJK Tindaklanjuti dan Perketat Perlindungan Konsumen

Oleh Fath
pada hari Rabu, 24 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)– Menanggapi maraknya aduan masyarakat mengenai kasus penagihan yang tidak sesuai aturan, pengaktifan sepihak dan penyalahgunaan akun SPaylater oleh orang lain, Puteri ...
Berita

Sah, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --KPU RI akhirnya resmi menetapkan, Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Penetapan tersebut ...