JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Perkintaan dana pengawalan sebesar Rp 2 triliun Menteri Pertanian dipermasalahkan anggota Komisi IV DPR. Sebab dalam dokumen yang diterima anggota Komisi IV tidak dirinci pemanfaatannya.
Menanggapi hal itu, Menteri Amran Sulaiman buru-buru mengklarifikasi. Menurut dia dana sebesar itu termasuk biaya operasional untuk 50 ribu tenaga penyuluh dan babinsa. Permintaan dana sebesar itu sangat wajar dan rasional serta tidak dilebih-lebihkan.
"Dana Rp 2 triliun itu termasuk biaya operasional, memang saja rincian datanya belum kita masukkan. Saya kira apa yang disampaikan anggota Komisi IV DPR sangat bagus," kata Amran usai raker di gedung KK V komplek parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Lebih lanjut Amran mengatakan kalau saat ini Kementan kekurangan 20 ribu tenaga penyuluh untuk mewujudkan atau mencapai swasembada pangan. Selain itu dana tersebut juga akan digunakan juga untuk merekrut tenaga penyuluh baru.
"Untuk menggenjot swasembada pangan 50 ribu tenaga penyuluh itu masih kurang, kita masih butuh 20 ribu lagi," ujarnya. Mereka ini akan diterjunkan ke sentra produksi pangan di seluruh pelosok Indonesia.(ris)
