Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 10 Feb 2015 - 17:34:56 WIB
Bagikan Berita ini :
Usut Pelanggaran Abraham Samad

Komisi III Desak KPK Bentuk Komite Etik

67Syarifudin Sudding (mulkan).jpg
Syarifudin Sudding (Sumber foto : Mulkan Salmun/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Hanura Syarifudin Sudding mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Etik untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.

"Itulah yang kita harapkan (Hasto memberikan keterangan ke KPK), dan kita ingin agar ada komite etik," ujar Sudding di gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Pembentukan Komite Etik, menurut Sudding setelah KPK tentunya memiliki bukti yang kuat. Apalagi Senin (9/2/2015) kemarin Hasto sudah memberikan keterangannya ke pengawas internal KPK.

"Kita tunggu KPK apakah bukti Hasto cukup kuat untuk dijadikan dasar KPK membentuk Komite Etik," jelasnya.

Diketahui, Hasto menuding penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan ada kaitannya dengan usaha Abraham Samad untuk meloby beberapa petinggi PDI-Perjuangan agar mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2014 lalu. Namun, usaha lobby tersebut digagalkan oleh Budi Gunawan karena Jusuf Kalla orang yang tepat dampingi Jokowi.

Selain itu, adanya dugaan foto mesra Abraham Samad dengan beberapa perempuan cantik sehingga melanggar kode etik KPK.(yn)

tag: #KPK  #Komite Etik  #Abraham Samad  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...