JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mendalami dugaan kasus yang menyeret tiga pejabat teras Pemprov DKI.
Tiga orang itu yakni Kepala Badan Keuangan Daerah, Heru Budi Hartono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika. Mereka disebut-sebut sebagai ‘anak emas’ Ahok di kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Demikian disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga di bilangan Jalan R Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).
Dia mengatakan, tiga Pejabat Eselon II tersebut merupakan pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atas banyaknya temuan penyimpangan Pemprov DKI selama dipimpin Ahok.
"Apabila di kemudian hari Ahok selaku Gubernur DKI berurusan dengan masalah hukum, maka tiga pendekar Balai Kota inilah yang paling bertanggung jawab. Ketiganya pantas ikut masuk penjara," kata Rico.
Menurut Rico, yang juga Presidium Relawan Borobudur Pemenangan Anies-Sandi, selaku Kepala BPKAD, Heru Budi Hartono merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas carut-marutnya pengelolaan aset Pemprov DKI serta tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang angkanya mencapai puluhan triliun rupiah.
Salah satu dugaan korupsi CSR, jelas Rico, ada dalam proyek Simpang Susun Semanggi.
Karena itu, Rico meminta KPK segera memproses hukum ketiga orang tersebut, karena diduga ada unsur pidana berupa praktik korupsi di proyek tersebut.
Diketahui proyek itu dak mengambil sedikitpun dari APBD DKI. Tetapi diambil dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company yang menyerahkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI dalam bentuk infrastruktur jembatan senilai Rp 360 miliar.
"Carut-marut pengelolaan CSR harus diusut tuntas. Heru tidak bisa lepas tangan begitu saja," tegas Rico.
Selain itu, lanjut Rico, pejabat lain yang membuat rusak Pemprov DKI adalah, Kepala Bappeda Tuty Kusumawati.
Pasalnya, di bawah kepemimpinan Tuty, penyerapan APBD DKI selalu tidak mencapai target. Otomatis Silpa selalu tinggi.
"Pembangunan tidak berjalan optimal lantaran penyerapan APBD rendah. Saya kira, Tuty harus diperiksa dan bertanggungjawab," ujar Tuty.
Sementara terkait Kepala BKD Agus Suradika, Rico melihat di bawah komandonya membuat struktur organisasi birokrasi Pemprov DKI berantakan.
"Sistem mutasi, demosi maupun pengangkatan pegawai saat ini telah gagal serta merusak struktur organisasi birokrasi. Sekarang tidak ada lagi harmonisasi antar PNS," terang Rico.
Disisi lain, Rico juga meminta Tim Transisi Anies-Sandi mengevaluasi secara khusus seluruh pejabat eselon 1,2 dan 3, terutama yang sudah tertular virus Ahok.
"Sebab kalau mereka dipertahankan akan merusak tatanan birokrasi yang akan dibangun Anies-Sandi," cetus Rico.
Sebelumnya, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku telah menyiapkan berbagai rencana jika terpilih dalam pemungutan suara 19 April, mendatang. Salah satu yang dipersiapkan Anies dan Sandi adalah tim transisi untuk mempercepat proses bekerja.
Sandi mengatakan, sejauh ini yang bergabung di tim tersebut adalah Fadjar Panjaitan dan Triwisaksana. Fajar merupakan mantan sekretaris daerah di era gubernur Sutiyoso dan Fauzi Bowi. Dia juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur.
Sementara Triwisaksana adalah politikus PKS yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Triwisaksana, dinilai mengerti tentang masalah penganggaran sehingga dimasukkan dalam tim transisi ini.
Sandi menjelaskan, tugas dari tim transisi ini salah satunya untuk mengondisikan agar program 100 hari Anies-Sandi dapat berjalan dengan baik jika terpilih. Orang-orang yang ada di dalam tim tersebut dinilai mampu membantu mempercepat kerja Anies-Sandi di 100 hari pertama mereka.(yn)
