JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menduga, kebijakan Meneg BUMN Rini Soemarno yang akan melakukan sekuritisasi aset pada dua BUMN yakni PT PLN dan PT Jasa Marga tak lebih sebagai upaya mendapatkan pinjaman untuk pembangunan yang tengah digenjot pemerintah.

"Kan lagi cari dana buat pembangunan. Karena Penyertaan Modal Negara (PMN) kan sudah disetop. Jadi harus cari dana. Buat target 35000mw kalau untuk PLN. Jadi memang butuh banyak dana," sindir Bendahara Megawati Institute itu saat dihubungi di Jakarta, Kamis (04/05/2017).

Lebih lanjut Darmadi mengingatkan, sepanjang niat tersebut untuk menambah dana untuk pembangunan tidak menjadi masalah.

"Yang penting pengelolaan dananya transparan dan jangan dikorupsi," tandas politisi PDIP itu.

Menyikapi kebijakan tersebut, kata dia, DPR akan terus mengkritisi penggunaannya nanti seperti apa.

"DPR akan awasi ketat. Karena kan selama ini banyak praktek korupsi. Baru-baru ini saja kan dirut Askrind jadi tersangka," tegas dia.

Sebelumnya, meneg BUMN Rini Soemarno berencana akan melakukan sekuritisasi aset dua BUMN yakni PT Jasa Marga dan PT PLN. (icl)