Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 04 Jun 2017 - 11:06:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Demokrat: Apakah Pemerintah Ingin Menjinakkan Kampus Kritis?

17didi.jpg
Didi Irawadi Syamsuddin (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta pemerintah tidak melakukan penjinakan terhadap kampus-kampus yang selama ini kritis kepada pemerintah.

Maka itu, ia meminta wacana pemilihan rektor akan dipilih langsung oleh presiden lebih baik ditiadakan. Sebab, praktek demokrasi di kalangan civitas akademika di perguruan tinggi sudah sangat baik.

"Jadi biarkanlah proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik selama ini untuk tidak perlu diganggu dan diintervensi," kata Didi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/6/2017).

"Wajar kalau publik kemudian curiga, kenapa terkesan pemerintah sepertinya takut dikritisi, sampai-sampai Presiden harus repot dilibatkan lebih jauh. Apakah kampus-kampus yang kritis hendak dibuat jinak supaya tidak berani protes-protes lagi kepada pemerintah?," tambahnya.

Didi pun mengatakan, masih banyak urusan negara yang lebih penting di urusi presiden ketimbang pemilihan rektor. Dimana, harga kebutuhan bahan pokok jelang Idul Fitri belum stabil dan tarif dasar listrik kian melambung tinggi.

"Negara hendaknya peka sehubungan hal-hal tersebut di atas. Itu lebih penting. Biarkan proses demokrasi yang sehat dan independen berjalan di kampus," tandasnya. (icl)

tag: #partai-demokrat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

TelkomGroup Resmikan Kabel Laut Pukpuk: Jembatan Digital Pertama yang Menghubungkan Indonesia – Papua Nugini

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 09 Mei 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melalui operating company PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), meresmikan Sistem Kabel Laut Pukpuk (Puk-Puk 1) hasil ...
Berita

Negara Dinilai Harus Hadir Lindungi Anak di Ruang Digital Lewat PP TUNAS

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pembatasan usia media sosial dalam Peraturan Pemerintah Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS dibahas di Fakultas Ilmu Sosial ...