JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Hingga kini nasib kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI belum jelas. Hal itu pun membuat Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab, kata Hidayat, dalam auditnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Namun KPK malah menyebut tidak ada tindak pidana korupsi di pembelian lahan itu.
"Adakah tindak lanjut kasus ini dari KPK?," tanya Hidayat di gedung PP Muhammdiyah, Menteng, Jakarta, Sabtu (10/6/2017).
Selain itu, dalam kasus pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, kenapa tiba-tiba dalam pembacaan dakwan ada aliran dana ke Amien Rais.
Padahal, dalam faktanya Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak terlibat sama sekali.
Adanya aliran dana dengan total Rp 600 miliar ke rekening Amies Rais itu diketahui dari koleganya Soetrisno Bachir. Bukan dari Siti Fadilah.
Oleh sebab itu, masih sangat sumir untuk membuktikan Amien Rais bersalah atau tidak.
"Ada lain lagi ketidakadilan misalnya tiba-tiba Amien Rais disebut, sementara masih sangat sumir membuktikannya," katanya.
Oleh sebab itu dia berharap lembga antirasywah ini tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan suatu kasus. Apalagi dijadikan kepentingan oleh oknum untuk membungkam orang yang selalu lantang menyakpaikan kritik terhadap pemerintah.
Diketahui kasus pembelian lahan di RS Sumber Waras ini bermula pada 2016 lalu sejumlah anggota DPR DKI Jakarta melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke KPK.
Laporan itu merujuk pada paparan anggota BPK yang menemukan adanya penyelewengan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit itu.
BPK menemukan perbedaan nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni Jalan Tomang Raya dengan lahan di Jalan Kiai Tapa. BPK menaksir kerugian negara mencapai Rp 191 miliar. Dalam laporannya BKP juga meminta Ahok untuk membatalkan pembelian.(yn)
