JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi Partai Gerindra Sodik Mujahid meragukan komitmen Presiden Joko Widodo untuk merubah setiap kebijakan agar pro terhadap umat Islam.

Hal itu dikatakan oleh Sodik menanggapi pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Minggu (25/6/2017).

“Saya agak meragukan kecuali jika Presiden lebih kuat memerintahkan kepada pihak-pihak disekitarnya untuk merubah sikap dan kebijakanya kepada ummat islam, ulama dan khususnya GNPF MUI," ujar Sodik kepada TeropongSenayan, Senin (26/6/2017).

Lanjutnya, jika Presiden Joko Widodo tidak mampu memenuhi permintaan GNPF MUI maka dipastikan Presiden Joko Widodo hanya menjual mimpi-mimpi saja tanpa mempunyai visi yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kita lihat dan saksikan saja apa yang akan terjadi jika berubah kebijakannya maka Jokoii benar-benar seorang presiden yang kuat dan punya visi sementara jika tidak berubah maka Jokowi hanya pandai berjanji, tidak kuat dan tidak punya visi yang benar terhadap kesatuan dan persatuan bangsa," tegasnya.

Meski demikian, kalau pun Presiden Joko Widodo dapat memenuhi permintaan GNPF MUI. Ia berharap agar GNPF MUI tetap menjadi kelompok idealis kritis jika setiap kebijakan pemerintah tidak sesuai umat Islam.

"Berubah atau tidak berubah kebijakan Jokowi terhdap umat Islam dan GNPF MUI saya harap kelompok ini tetap menjadi kelompok idealis kritis dalam negara demokrasi NKRI yang berdasar Pancasila dan dan kultur Bhineka Tunggal Ika. Bukan berubah jadi kelompok yang menjadi nyaman dan tidak kritis lagi hanya karena dekat dengan pusat kekuasaan," tandas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Diketahui, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Minggu (25/6/2017). Salah satu yang dibahas yakni soal kasus pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizieq Shihab.

"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat, dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif," kata Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam siaran persnya, Senin (26/6/2017).

Bachtiar mengaku, sebelum bertemu Presiden Jokowi, GNPF-MUI telah menemui Menko Polhukkam Wiranto guna membahas sejumlah kasus yang menimpa sejumlah ulama dan aktivis.

"Karena selama ini GNPF tidak punya saluran aspirasi yang jelas, semua menggantung," kata dia. (icl)