JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali ngamuk saat Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan berencana untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Menurut Mengko Luhut, proyek reklamasi adalah bentuk konsistensi pemerintah terhadap ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menurutnya tidak ada alasan proyek harus dihentikan. “Ya alasannya apa memberhentikan? Itu kan konsistensi kita pada ketentuan,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Dia juga mengingatkan kalau proyek reklamasi itu adalah warisan sejak jaman Soeharto yang dilanjutkan ke era Presiden SBY sampai ke Presiden Jokowi. “Reklamasi saya berkali-kali sebutkan, itu sudah mulai tahun 1995 zaman Pak Harto. Lalu zaman SBY 2008. Gubernur DKI kemudian Pak Jokowi, kan hanya menerjemahkan. Itu kan hanya dua hal, membangun bendungan dalam kemudian terintegrasi dengan reklamasi. Yang salah di mana?” tutur Luhut.

Dari segi kajian, Luhut mengatakan semuanya tidak ada masalah. Menurutnya, reklamasi untuk menghindari Jakarta tenggelam karena terjadi penurunan tanah.

“Kemarin sebulan lalu sudah datang ke kantor kami minta penjelasan, dari orang-orang yang dikoordinir oleh LIPI, oleh Pak Ridwan Sesmenko, saya dijelasin. Akhirnya bilang, wah kita sama kalau begitu pemahamannya,” ungkapnya.

Luhut mengingatkan Pemprov DKI, siapa pun yang memerintah agar menghormati kajian dari lembaga yang kredibel, sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan proyek reklamasi.

“Enggak ada urusan kita, mau siapa pun pemerintahnya itu, kita harus menghormati kajian yang dikeluarkan oleh institusi yang kredibel. Enggak bisa kita seleramu, karena kamu jadi pejabat baru langsung mau ganti-ganti semua, ya enggak boleh,” papar Luhut. (aim)