JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator Investigasi Centre for Budget Analisys (CBA) Jajang Nurjaman mengungkapkan, permasalahan aset tanah di DKI Jakarta sangat mengkhawatirkan.

Bagaimana tidak, lanjut dia, sedikitnya terdapat 1.761 Hektare tanah aset milik Pemprov DKI Jakarta saat ini dikuasai pihak pengembang.

"Aset tersebut terdiri dari tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum," beber dia melalui rilis persnya di Jakarta, Senin (17/07/2017).

Seperti diketahui, terang dia, sejak diterbitkannya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sejak tahun 1971.

Sampai saat ini terdapat 1.434 pemegang SIPPT dimana sebagian besar dikuasi oleh pengembang kakap.

"Pemprov DKI sendiri seperti tidak ada upaya serius untuk mengambil kembali aset yang seharusnya dinikmati warga DKI dari tangan pengembang. Padahal aset seluas ribuan hektare tersebut bernilai Rp 26,418 triliun," katanya.

Terkait aset milik Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, yang terjadi selama ini Pemprov DKI seolah-olah tidak berdaya dengan pihak pengembang.

"Misalnya dalam kasus taman Ria Senayan yang seharusnya dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru-baru ini akan dialihfungsikan menjadi gedung komersial," ungkapnya.

Taman Ria Senayan dengan luas 111.600 meter persegi disewakan Pemprov DKI kepada PT Ariobimo Laguna Perkasa di bawah proyek bertema "Playground Taman Ria Senayan, tambahnya.

Awalnya, kata dia, aset tersebut disewakan selama 20 tahun namun dalam perjalanannya ada penambahan menjadi 30 tahun (sampai tahun 2035).

"Center for Budget Analysis menilai kasus proyek Taman Ria Senayan sebagai contoh memalukan, bagaimana Pemerintah kalah atau tidak berdaya dihadapan para pengembang atau pengusaha. Kasus ini membuktikan bahwa Aset tanah DKI Jakarta dikuasai oleh mafia, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi diduga kuat di tubuh Pemprov DKI ada oknum yang bermain mata yang berdampak kalahnya Pemprov DKI di pengadilan," pungkasnya. (icl)