Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 19 Jul 2017 - 14:35:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Ditanya Kasus Novanto, Jokowi Bungkam

79jokowi-novanto.jpg
Presiden Joko Widodo dan Setya Novanto (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak mengomentari kasus penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan KTP elektronik oleh KPK.

"Saya sebaiknya tidak komentar dulu ya untuk masalah Pak Setya Novanto, supaya tidak ada kesan intervensi," ujar Presiden di Jakarta Convention Center, Rabu (19/7/2017).

Pada kesempatan itu, ia hadir dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan APKASI Otonomi Expo Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru ingin tetap memegang teguh komitmen awal untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya.

"Saya ingin menyampaikan kita percaya KPK bekerja sesuai dengan wewenangnya," katanya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP telah menyatakan hal yang sama.

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 18 Juli 2017, Johan menyampaikan bahwa semua pihak termasuk Presiden harus menghormati proses hukum.

"Apa yang dilakukan KPK kita semua harus menghormati. Termasuk Presiden, menghormati proses hukum," kata Johan.

Sebelumnya KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek KTP elektronik (KTP-e).

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan KTP-e tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.(yn/ant)

tag: #jokowi  #korupsi-ektp  #setya-novanto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 26 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan ...
Berita

Ketua DPD PAN Ahmad Fauzi Nilai Zulkifli Hasan Layak Lanjutkan Ketum PAN

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPD PAN Kabupaten Labuhanbatu Utara sumut Ahmad Fauzi Syahputra menilai, Zulkifli Hasan layak dan pantas untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum), PAN ...