MALANG (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Joko Widodo menanggapi hasil survei dari Gallup World Pool (GWP) yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama ihwal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Jokowi mengatakan GWP lembaga survei yang memiliki kredibilitas dan bukan lembaga 'ecek-ecek'.
Menurut Jokowi, survei kepercayaan yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama yang diikuti Swiss itu merupakan momentum.
"Momentum kepercayaan seperti harus digunakan dengan baik. Jangan memunculkan hal-hal yang bersifat pesimisme atau nyinyir-nyinyir. Munculkanlah optimisme karena ke depan negara ini akan bisa lebih baik," ujarnya usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Savana Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017).
Dalam survei Gallup tersebut disebutkan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah semakin tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat, tanggap, adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko sekaligus memberikan pelayanan publik secara efektif.
Hasilnya, 80 persen responden menyatakan, pemerintah memenuhi hal itu seluruhnya. Angka 80 persen ini meningkat 28 persen dibandingkan angka tingkat kepercayaan 10 tahun lalu (2007) yang hanya mencapai 52 persen.
Persentase tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), seperti Amerika Serikat (30 persen), Inggris (31 persen), Jerman (55 persen), dan Perancis (28 persen).
Tidak hanya negara yang tergabung dalam OECD, negara yang tak tergabung di dalamnya juga masih di bawah Indonesia, yakni India (73 persen), Brazil (26 persen), dan Afrika Selatan (48 persen).
Dalam pernyataan di Apeksi, Jokowi juga berharap jangan sampai ada pejabat di negeri ini yang 'meloncat pagar' dari sistem pemerintahan yang telah ditetapkan melalui berbagai aturan hukum yang berlaku.
"Yang penting bagi saya itu satu, perbaikan sistem pemerintahan harus terus menerus dilakukan (diperbaiki), jangan sampai ada pejabat kita 'meloncati pagar' yang telah ditetapkan sebelumnya," kata Jokowi
Selain melakukan perbaikan sistem pemerintahan secara terus menerus, lanjutnya, penindakan hukum juga harus dilakukan sebagai upaya membuat efek jera. Namun, yang perlu diingat aparat penegak hukum juga harus bisa memilah, mana yang kebijakan dan mana yang nyolong.
Sebab, kata Jokowi, selama ini pejabat di daerah masih bimbang untuk memutuskan. Kalau memang itu imbas dari sebuah kebijakan kepala daerah, hendaknya jangan sampai masuk wilayah pidana. Sebab, apapun itu, wali kota, bupati dan gubernur memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu.
"Kebijakan kepala daerah yang pada akhirnya ternyata dinilai melanggar sistem pemerintahan itu beda. Kalau nyolong itu kan beda lagi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bisa memilah itu ngambil duit rakyat dan mana kebijakan," ujarnya.(yn/ant)
