Berita

Gerindra Nilai RAPBN-P 2017 Terlalu Gegabah

Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 26 Jul 2017 - 16:15:51 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

81nizar-zahro.jpg

Nizar Zahro (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Partai Gerindra menyatakan, pemerintah terlalu gegabah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. 

Dalam RAPBN-P 2017 pemerintah mengajukan belanja negara sebesar Rp 2.111,4 triliun. Namun pemerintah sendiri tidak yakin, sehingga mengajukan outlook RAPBNP 2017 sebesar Rp 2.077,0 triliun.

"Seharusnya pemerintah mengajukan rencana belanja negara dalam APBN ataupun RAPBNP sesuai dengan keyakinannya," kata politikus Partai Gerindra Nizar Zahro dalam ketarangannya, Rabu (26/7/2017).

Selain itu, Nizar juga menilai, pemerintah gagal mencapai pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 7% untuk periode 2014-2019, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan janji kampanye Presiden Jokowi.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,9%, tahun 2016 sebesar 5,02% dan Triwulan I tahun 2017 sebesar 5,01% adalah pertumbuhan yang tanggung. Strategi pembangunan ekonomi pemerintah yang fokus pada peningkatan produksi dengan mengabaikan peningkatan daya beli rakyat telah membuat rakyat makin menderita dan sekaligus melanggar prinsip perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat 1 UUD 1945," terang Nizar.

Ia melanjutkan, Keinginan pemerintah menaikkan target pertumbuhan ekonomi tahun anggaran (TA) 2017 sebesar 5,2% tidak dapat diterima, karena pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2017 hanya sebesar 5,01%.

Selain itu, urai Nizar, ketidakpastian regulasi membuat Indonesia tidak kondusif bagi investasi, dan daya beli rakyat yang lemah menghambat kenaikan konsumsi rumah tangga walaupun ada kenaikan ekspor dan impor 5 bulan pertama tahun 2017.

"Walaupun PDB tahun 2017 dapat menembus USD 1.015 milyar, namun kenaikan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok 1% dari penduduk," kata Ketua Umum SATRIA ini.

Tak hanya itu, anggota Komisi IV DPR RI ini juga menyebut, pemerintah gagal melakukan repatriasi modal sebesar Rp 1.000 triliun atau USD 75 miliar dalam program Tax Amnesty yang berakhir pada 31 Maret 2017, sehingga rencana memperkuat tabungan nasional sekaligus cadangan devisa nasional mengalami kegagalan.(yn)

tag: #apbn-2017  

Bagikan Berita ini :