Berita
Oleh Bani Saksono pada hari Kamis, 27 Jul 2017 - 16:31:39 WIB
Bagikan Berita ini :

Kasus PT IBU, Pejabat Diingatkan Agar Hati-hati Jangan Asbun

80Abdulhamid Diporamono-dok pribadi.jpg
Komisioner KIP Abdulhamid Dipopramono (Sumber foto : dok/TeropongSenayan)

JAKARTA [TEROPONGSENAYAN] – Kasus penggerebekan pabrik beras PT (Indo Beras Unggul (IBU) telah melahirkan kekisruhan baru di publik. Komisi Informasi Pusat [KIP] mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dan jeli dalam bertindak, jangan asal bunyi alias asbun. “Kisruh utamanya terjadi akibat perang informasi antara pihak pemerintah, dalam hal ini Satgas Pangan yang terdiri Kementerian Pertanian, Polri, dan KPPU, dengan publik yang memiliki data dan pandangan yang berlawanan dengan pemerintah,” kata Komisioner KIP Abdulhamid Dipopramono di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Abdulhamid mengingatkan, saat ini adalah era keterbukaan informasi sehingga gampang terjadi perang informasi. Ini adalah perang proksi berkarakter baru. Perang tidak hanya terjadi antarindividu atau kelompok di masyarakat, tapi juga antara pemerintah dengan individu maupun kelompok di masyarakat.

Oleh karenanya, kata Hamid, menjadi pejabat publik dituntut berhati-hati. Pada saat kisruh penggerebekan pabrik beras PT IBU telah terjadi perang data dan informasi terkait jenis dan kualitas beras, kandungan gizi, kerugian negara, subsidi, soal harga, sampai persaingan usaha. “Data dari Menteri Pertanian dan Kapolri menghadapi tandingan data dari publik yang tak kalah validnya,” kata Abdulhamid.

Oleh karena itu, dia mengimbau, sebaiknya pejabat publik harus bersikap bijak dan melengkapi diri dengan data yang komprehensif sebelum mengambil tindakan atau kebijakan, juga sebelum berbicara di media. Selain dituntut data yang akurat dan komprehensif, pajabat juga dituntut benar dalam penyebutan terminologi. ‘’Sehingga tidak terkesan alasannya tidak kuat, dicari-cari, dan sering berganti-ganti argumen, yang pada akhirnya akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah sendiri,’’ tutur mantan wartawan ini.

Menuut Abdulhamid, tindakan pejabat yang kurang akurat dan komprehensif dalam data dan penguasaan terminologi, pada akhirnya bisa berbalik menjadi bulan-bulanan publik di dunia medsos. Kalau sudah demikian yang dirugikan juga Presiden. Padahal belum tentu tindakan yang diambil pejabat telah melewati persetujuan Prediden,” kata Abdulhamid. [b]

tag: #kasus-beras-oplosan  #komisi-informasi-pusat-kip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pengiriman Bantuan untuk Korban Gempa Terkendala Kapal, NU Bawean Minta Jokowi Turun Tangan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
GRESIK (TEROPONGSENAYAN) --Pengiriman bantuan logistik/sembako untuk korban Gempa Bawean, Gresik, terkendala menyusul minimnya armada kapal barang yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan ...
Berita

Rojih Ubab Maimoen: Media Sosial Bisa Dijadikan Amal di Bulan Ramadan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi 1 DPR RI, KH. Rojih Ubab Maimoen mengajak masyarakat untuk mengunakan media digital dengan sebaik-baiknya. Apalagi, kata ia, di bulan Ramadan yang penuh ...