Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Kamis, 27 Jul 2017 - 16:56:13 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Ingatkan Satgas Pangan Harus Pakai Data Akurat

80vivayoga.jpg
Viva Yoga Mauladi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta Satgas Pangan berhati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap pangan itu sendiri.

Data yang digunakan harus akurat dan memahami berbagai persoalan tentang beras misalnya. Sehingga jangan sampai ada kepentingan atau moral hazard dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Tugas Satgas itu antara lain untuk melakukan stabilisasi harga secara nasional, ketersediaan, keterjangkauan, kandungan gizi yang layak dan lain-lain terhadap pangan yang akan dikonsumsi rakyat Indonesia.

"Sebab, kalau tidak akurat, nanti petani padi, kopi, jagung, kakau dan lain-lain, ketika menjual mahal ke pengusaha, maka mereka bisa dikriminalisasi. Dimana output, hasil dari petani yang disubsidi itu bukan tindak kriminal," tegas Viva Yoga dalam diskusi ‘Sengkarut beras’ bersama anggota Komisi IV DPR Andi Akmal dan pengamat pangan Kaman Nainggolan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Tapi, dia mengapresiasi langkah satgas pangan sesuai perintah UU No. 18 tahun 2016 tentang pangan (Mentan, Mendag RI, KPPU, dan Kepolisian).

"Dari kasus yang terjadi saya melihat Satgas kurang hati-hati, karena menurut rilis Menteri Pertanian sendiri itu bukan beras oplosan," ujarnya.

Namun, kasus itu sudah diserahkan kepada proses hukum, sehingga hukum yang akan menyelesaikan.

"Jadi, kami minta satgas hati-hati terhadap data, akurasi di lapanga, dan definisi beras premium itu kalau disubsidi milik negara dikelola oleh Bulog untuk 13 juta keluarga/15 Kg/bulan, beras parsejahtera (Rastra)," kata politisi PAN itu.

Sebab, kalau definisi satgas salah, maka akan terjadi salah kaprah bahwa meski disubsidi, outputnya, berasnya bukan barang subsidi.

"Kalau begitu akan ada kriminalisasi petani padi, tebu, kopi, kakau, dan lain-lain. Kalau semua petani disubsidi, hasilnya dijual mahal, maka semua bisa ditangkap," ungkapnya.

Dengan demikian kata Viva Yoga, kalau menyalahgunakan barang subsidi itu bukan tindakan pidana.

"Kalau dipidana, maka petani akan takut menjual beras ke pasar. Makanya, kini pasar induk Cipinang, Jakarta, mengalami kekuarangan pasokan beras, karena takut," pungkasnya. (icl)

tag: #beras-oplosan  #kasus-beras-oplosan  #kementerian-pertanian  #komisi-iv-dpr  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kepengurusan Baru, SOKSI Siap Menangkan Golkar di Pilkada dan Pemilu 2024

Oleh Sahlan Ake
pada hari Thursday, 03 Des 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI), Ahmadi Noor Supit mengaku yakin bahwa Partai Golkar bakal memenangkan ...
Berita

Wenny Bukamo Ditangkap KPK, PDIP Ogah Berikan Bantuan Hukum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang menjabat sebagai Bupati Banggai Laut, ...