JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Setelah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam waktu dekat, pemerintah juga akan membubarkan ormas lainnya secara bertahap.

Meski tak menyebut nama ormas tersebut, kuat dugaan ormas yang menjadi target adalah Front Pembela Islam (FPI). Bagi pengamat politik Syarwi Pangi Chaniago, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bisa membuat ormas yang bermarkas di Jalan Petamburan III Nomor 17, Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu tinggal nama.

Hal itu dikarenakan pemerintah berhasil meredam gejolak massa atas pembubaran HTI. "Bisa jadi FPI akan jadi target berikutnya. Karena FPI sejak Jokowi terpilih selalu menjadi pihak yang melawan berbagai kebijakannya. Nah, kesuksesan membubarkan HTI akan menambah keyakinan pemerintah untuk membubarkan FPI," ucapnya Rabu (9/8/2017).

Meski sulit membuktikan FPI termasuk ormas yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana yang diatur di dalam Perppu, namun Direktur Eksekutif Voxpoll Center ini meyakini FPI akan berupaya dibungkam dengan berbagai cara. "Kalo saya mengistilahkan pembubaran HTI hanya sebagai tes on the water untuk menuju target yang lebih besar," ucapnya.

Tetapi lanjutnya, dirinya menyangsikan jika pembubaran FPI akan berjalan lancar. Pria asal Sumateta Barat ini pun meyakini akan ada perlawanan yang berat yang akan dilakukan oleh massa FPI. "HTI dan FPI saya liat berbeda dan kebih beresiko. Laskar FPI pasti akan melawannya. Hal itu terbukti juga dengan pembelaan kader FPI yang siap melindungi pemimpinnya, Habib Rizieq yang mereka anggap sebagai upaya kriminalisasi ulama atas kasus dugaan chat pornografi," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara FPI Slamet Ma'arif ketika dihubungi juga secara tegas menyatakan akan melakukan perlawanan jika dibubarkan. "Pastinya kami akan melawan," ucapnya.

Perlawanan itu, ungkapnya bisa dari tiga sisi. "Pastinya melawan melalui jalur hukum, politik dan juga penggalangan massa," tegasnya. Ia menuturkan bahwa FPI bukanlah ormas yang bertentangan dengan Pancasila. "Enggak ada dasar yang kuat secara hukum untuk membubarkan kami. Jadi pasti kami akan sekuat tenaga menolak hal itu terjadi pada kami," pungkasnya. (aim)