MANILA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Delegasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI mengunjungi Kantor Pusat Bank Pembangunan Asia (ADB) di Distrik Mandaluyong City, Metro Manila. Isu utama yang menjadi perhatian delegasi BKSP terkait kemungkinan pembiayaan pembangunan daerah melalui skema ADB.
“Kita membutuhkan Rp 5.000 triliun untuk infrastruktur, sedangkan yang bisa didukung oleh APBN, APBD, dan hibah menurut informasi hanya sekitar Rp 2.500 triliun, jadi ada kebutuhan Rp 2.500 triliun yang mesti melibatkan badan usaha dan swasta," ujar Parlindungan Purba, anggota BKSP DPD RI, yang juga menjadi Ketua Komite II DPD RI dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/8/2017).
Pihak ADB diwakili oleh Syurkani Ishak Kasim mengatakan bahwa ADB memiliki mandat pembiayaan pembangunan seperti program mengatasi kemiskinan dan perlindungan sosial, tidak hanya infrastruktur seperti AIB (Asian Infrastructure Bank) dan bekerja sesuai dengan kesepakatan dengan negara anggota. Keunikan ADB, kata dia, adalah memahami Indonesia karena berada di wilayah Asia Tenggara.
"Kalau Asia Tenggara ini kan pembangunannya lebih jelas seperti jalan, air bersih dan sebagainya,” ujar Parlindungan.
Syaukani mengatakan apabila daerah ingin terlibat dalam perencanaan ADB, maka dapat dilakukan melalui Country Partnership Strategies (CPS) yang akan menjadi dasar pihaknya memutuskan proyek-proyek yang diprioritaskan di Indonesia. Parlindungan mengatakan DPD RI berencana menyelenggarakan sebuah seminar nasional pembangunan daerah. Potensi pendanaan ADB sangat menarik untuk tujuan pendanaan program-program implementasinya.
“CPS ini pintu masuk, (yang di dalamnya) akan kita bicarakan mulai dari asuransi bencana alam, danau, pariwisata, energi terbarukan, jalan raya, air bersih,” kata dia.
Delegasi BKSP DPD RI yang dipimpin Prof Dailami Firdaus mengadakan kunjungan ke Filipina pada 8 hingga 10 Agustus untuk bertemu para mitra di Senat, DPR Filipina, ADB dan Persatuan Perawat Filipina. Turut serta dalam kegiatan itu yakni Abu Bakar Jamalia (Jambi), Ahmad Jajuli (Lampung), I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (Bali), Delis Julkarson Hehi (Sulawesi Tengah), Adrianus Garu (NTT) dan Pendeta Carles Simaremare (Papua).(dia/dpd)
