JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPRD DKI menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusir warga yang tak mampu membayar sewa rusun menyakiti perasaan rakyat.

Pasalnya, keputusan tersebut dilakukan tanpa melakukan cek dan ricek terlebih dahulu terhadap kondisi penghuni rusun.

"Mereka (penghuni rusun) itu kan kebanyakan korban penggusuran, masa sekarang mau digusur lagi. Mereka dua kali digusur dong, apa tidak sadis itu namanya?," kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif di gedung DPRD DKI, Senin (21/8/2017).

Politisi Partai Gerindra ini menyarankan agar Djarot mengunjungi langsung penghuni rusun untuk berdialog terlebih dahulu dengan mereka.

"Sebaiknya ditanya dulu, apakah mereka memang berniat tidak baik dengan tidak mau membayar sewa rusun, atau memang mereka benar-benar tidak memiliki uang untuk membayar," ungkapnya.

"Kalau memang penghuni rusun ada yang nakal dengan tidak mau membayar, boleh mereka disikapi dengan tegas. Namun sepengetahuan kami di DPRD, para penghuni rusun itu ekonominya lagi sulit," beber Syarif.

Apalagi, tambah Syarif, semenjak dipindah ke rusun banyak warga yang tadinya memiliki penghasilan dari berjualan kecil-kecilan atau sebagai buruh cuci, pemulung dan pekerjaan non formal lainnya menjadi tidak bisa bekerja lagi.

"Lingkungan rusun tidak memungkinkan bagi penghuni untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut.Harusnya persoalan ini yang diselesaikan, bukan main usir begitu saja," ujar Syarif.

Syarif menambahkan, DPRD juga berencana memanggil instansi terkait di Pemprov DKI Jakarta, untuk menjelaskan masalah tersebut. Pihaknya juga bakal menghadirkan perwakilan para penghuni rusun dalam pertemuan.

"Dalam waktu dekat, kami akan panggil semua pihak dan SKPD terkait," tandasnya.(yn)