JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Panitia Khusus Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangan soal kinerja lembaga antirasuah itu.

"Saya sendiri seharusnya presiden dihadirkan. Bagaimana tanggapan presiden. Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong kemana mana kita anti korupsi tapi orang ditangkap ada setiap hari. Apa nggak ganjil di kepala presiden? Trus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa? Wong tiap hari ada korupsi kok," kata Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Menurut Fahri, Pansus juga harus mempertanyakan soal koordinasi KPK kepada presiden. Sebab, ia menilai, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini tidak ada koordinasi dengan presiden.

"Presiden sadar nggak kalau ini ada elemen yang bekerja di bawah dia, tanpa koordinasi, nangkep sana sini presidennya bengong jadi konsumen. Padahal yang disumpah oleh rakyat untuk bertangungjawab terhadap jalannya negara itu presiden, tapi presiden banyak nggak tahu," kata dia.

"Karena tidak boleh ada satu pun lembaga negara yang beroperasi di dalam tubuh pemerintahan kita, terutama yang ada di kamar eksekutif, yang tidak dalam kendali presiden," tambahnya.

Fahri mengusulkan pemanggilan presiden ini bisa diagendakan di akhir masa tugas Pansus Angket KPK menjelang penyampaian keputusan rekomendasi.

"Jadi nanti presiden ditanya, sampean mau ke mana dengan keadaan ini? Bapak mau lolos kontrol terus tiap hari keadaan begini?," tandasnya.(yn)