Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Senin, 28 Agu 2017 - 15:45:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Pengamat: Silahkan Adukan Hakim Teledor ke KY

11ky.jpg
Komisi Yudisial (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pengamat hukum Universitas Bung Karno, Ibnu Zubair menilai semua Hakim mutlak dituntut memahami dan menguasai hukum acara guna mendukung sidang peradilan yang dipimpinnya. Dengan begitu, Hakim memposisikan dirinya berada di semua pihak berperkara.

Apalagi, menurut Zubair, Hakim secara individu maupun kelembagaan adalah penegak keadilan. Hal itu menandakan Hakim wajib memutus perkara dengan rasa keadilan.

"Kalau Hakim harus menguasai hukum acara itu wajib, umumnya memang harus begitu. Sehingga Hakim akan berdiri di antara semua golongan dalam peradilan," ujar Ibnu Zubair, Senin (28/8).

Menurut Zubair, penguasaan Hakim terhadap materi hukum acara akan membuatnya paham mengenai apa saja hak para pihak berperkara.

"Itu tadi prinsipnya, berada di antara semua golongan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa hak-haknya dirugikan," Zubair menuturkan.

Kendati idealnya demikian, Zubair menilai, masih ada kalangan Hakim yang terkesan "semuanya sendiri". Zubair menyebutkan, dalam sidang peradilan masih ada Hakim yang seolah menonjolkan sikap egonya.

Zubair menjelaskan, banyak hal yang bisa menjadi alasan mengapa masih ada Hakim terkesan bersikap ego. Zubair menyebutkan, misalnya dapat dipicu perasaan emosional pada sidang sebelumnya atau memiliki masalah di luar peradilan.

Misalnya seperti kasus perkara sebuah SMA Kristen di Dago, Bandung, Jawa Barat yang pada Senin lalu (21/8) diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Diketahui dalam perkara tersebut, pihak SMA Kristen Dago sebagai tergugat meminta surat kuasa penggugat yakni Persatuan Lyceum Kristen (PLK) kepada Majelis Hakim.

Namun Majelis Hakim PN Bandung tidak mengabulkannya sehingga menurut tergugat hingga kini tidak diketahui kejelasan status hukum kuasa penggugat.

Ditambah lagi ada dugaan bahwa penandatangan surat kuasa penggugat bukanlah individu yang mempunyai kewenangan.

Menurut Zubair, dengan contoh kasus itu sebetulnya Majelis Hakim perlu mendengarkan dan mempertimbangkan permintaan salah satu pihak jika masih sesuai hukum acara.

"Kalau contoh kasusnya begitu, tergugat punya hak mempertanyakan ke Ketua PN Bandung kenapa surat kuasa tidak ditunjukkan. Hakim juga perlu mempertimbangkan, jangan diabaikan," ujar Zubair.

Zubair juga berpendapat, guna terciptanya rasa keadilan dalam perkara tersebut, pihak yang merasa haknya diabaikan karena perilaku Hakim dapat mengadukan ke Komisi Yudisial dan menuntut dilakukannya pemeriksaan. (icl)

tag: #komisi-yudisial  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi I: Mau Dibawa ke Mana TVRI?

Oleh Bachtiar
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyesalkan sikap Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang tetap memilih Direktur Utama (Dirut) TVRI baru-baru ini. Untuk diketahui, Iman ...
Berita

Menteri PPN: Bali Akan Dibuka Kembali Untuk Wisatawan Juli Mendatang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso manoarfa mengatakan bahwa pemerintah akan membuka kembali aktivitas bisnis di Bali untuk menarik minta wisatawan ke sana, ...