JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan, indikasi keterlibatan tentara Myanmar membuktikan bahwa pembantaian etnis Muslim Rohingya dipelopori oleh negara.

Kepeloporan negara menjadikan pembantaian berlangsung masif dan menjurus kepada genosida. Sebagai tindakan genosida, menurut Hendardi, kebrutalan tersebut memungkinkan untuk dipersoalkan sebagai kejahatan universal. Sebab, genosida merupakan salah satu kejahatan internasional yang termasuk kompetensi absolut International Criminal Court (ICC) dengan yurisdiksi internasional.

Menurut Hendardi, krisis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yang secara etis dan politik menuntut dunia internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Negara-negara ASEAN tidak bisa berlindung dibalik prinsip menghormati kedaulatan Mynamar atas tragedi ini.

"Pembiaran dunia internasional atas Rohingya diduga kuat memiliki motivasi politik ekonomi kawasan, sehingga Aun San Su Kyi terus memperoleh proteksi politik. Sebab, belum ada rezim pengganti yang potensial dan akomodatif menjaga kepentingan sejumlah negara-negara yang memiliki kepentingan kuat," papar Hendardi melalui siaran pers yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

Krisis Rohingya, kata Hendardi, merupakan krisis yang lebih besar didorong oleh dinamika politik dalam negeri Myanmar. Dengan demikian, potensi gangguan keamanan terhadap kawasan tidak akan menyebar sebagaimana penyebaran kelompok ideologis ISIS. Gangguan keamanan dalam negeri dan kawasan lebih berupa meningkatnya asylum seeker/pencari suaka ke Indonesia dan sejumlah kawasan lain.

"Atas nama kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya," tegas Hendardi. (plt)