Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Senin, 04 Sep 2017 - 13:16:41 WIB
Bagikan Berita ini :

Kasus Nasionalisasi Aset, KY Janji Periksa Hakim PN Bandung

85Farid-Wajdi.jpg
Farid Wajdi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komisi Yudisial (KY) berjanji akan menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.

Dugaan pelanggaran kode etik itu terkait perkara nasionalisasi aset yang kini dikelola menjadi SMAK Dago.

Menurut juru bicara KY Farid Wajdi, laporan dugaan kejanggalan persidangan SMAK Dago yang telah disampaikan akan menjadi celah untuk memeriksa dan menemukan kebenaran indikasi pelanggaran Hakim.

"Seluruh laporan diperlakukan sama sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di KY," kata Farid, Senin (4/9/2017).

Kendati demikian, ucap Farid, KY tetap memiliki batasan kewenangan yaitu tidak ikut campur dan menilai substansi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pada perkara berlangsung.

Ia menjelaskan, setelah laporan dugaan kejanggalan persidangan SMAK Dago diberikan kemudian diterima KY, maka sesuai kewenangan akan segera di proses analisis, pemeriksan hingga investigasi.

"Dipastikan akan terus berjalan selama indikasi pelanggaran kode etik kuat terjadi," ujar Farid.

Sebelumnya, YBPSMKJB sebagai pengelola SMAK Dago telah melaporkan kejanggalan persidangan perkara gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) ke KY pada tanggal 15 Agustus lalu.

Dalam aduan tersebut, kuasa hukum YBPSMKJB Benny Wullur mengatakan bahwa Majelis Hakim PN Bandung yang menangani persidangan gugatan PLK terhadap aset nasionalisasi SMAK Dago tidak pernah mengabulkan permintaan pihaknya untuk menunjukkan surat kuasa penggugat.

"Dan diduga cacat hukum karena setelah dilakukan insage terbukti kapasitas pengurus PLK yang menandatangani surat kuasa khusus bukan pengurus yang sah dalam Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 18 November 2005," ujar Benny dalam isi surat aduan ke KY.(yn)

tag: #komisi-yudisial  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Anggota DPR Ini Sebut Ada Empat Poin Kemudahan Bagi UMKM di RUU Cipta Kerja, Apa Saja?

Oleh Bachtiar
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberi kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ...
Berita

AJI Kecam Pemidanaan Farid Gaban oleh Politikus PSI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Baru-baru ini Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia Muannas Alaidid melaporkan jurnalis senior Farid Gaban ke Polda ...