Tampaknya tak ada habisnya upaya asing yang berkolaborasi dengan oknum pejabat pemerintah kita untuk terus mengerdilkan Pertamina.

Entah apa maunya , mengapa terus membuka ruang kebijakan untuk terus menciptakan competitor atau saingan bisnis dengan BUMN kita.
Ini logika yang aneh, jika oknum Pemerintah berupaya menciptakan kompetitor untuk Badan Usaha Milik Negara.

Dengan demikian kita jadi bertanya, sebenarnya pemerintah ini terutama Kementerian Perhubungan berpihak kepada siapa? Kepada BUMN atau kepada swasta asing? Atau memang sudah menjadi benar-benar antek kepentingan asing?

Ini jadi pertanyaan besar mengingat dulu Pak Jokowi pernah menyampaikan akan menjadikan Pertamina 5 kali lebih besar dari Petronas.
Saya fikir kebijakan Kementerian Perhubungan tentang terkait pemikiran penjualan Avtur di bandara lokal oleh swasta asing perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan nawacita Jokowi.

Kebijakan penjualan Avtur ini akan menjadi masalah dan akan menjadi palu godam yang memukul bisnis Pertamina yang adalah perusahaan milik bangsa Indonesia.

Kami menolak kebijakan pemerintah bila hanya memberikan ijin penjualan Avtur di kota-kota besar saja atau hanya di bandara besar kepada swasta asing. Itu sama saja membunuh bisnis Pertamina.
Kalau bisnis avtur dibuka untuk asing atau swasta maka itu harusnya diarahkan ke bandara-bandara yang jauh dan perintis, supaya misi pemerintah terwujud. Ini baru pemikiran yang sesuai dengan nawacita.

Enak saja jika pengusaha asing atau swasta cuma mau berbisnis avtur di kota besar tapi tidak mau masuk daerah, sementara bumn Pertamina diharuskan suplay ke semua bandara termasuk terpencil.
Jika ini di wujudkan maka Ini kebijakan yang tidak benar dan harusnya kementerian Perhubungan menentang pemikiran dan upaya ini. Kalau asing dan swasta mau bisnis Avtur, silahkan masuk seluruh bandara jangan cuma di kota besar. Dampaknya bisnis pertamina yang terganggu dan penerimaan negara juga akan terganggu.

Atau apakah memang ada upaya mafia migas memang mau mengerdilkan Pertamina?
Membuat kebijakan harusnya berpihak kepada kepentingan negara. Keoentingan negara ada di BUMN kita , bukan pada swasta asing.
Ini pasti nya bisa dipahami oleh menteri perhubungan , jangan cuma berpikir avtur murah, Tapi harus dipahami pula apa yang membuat harga Avtur Pertamina dinilai lebih mahal dari harga avtur yang dijual di bandara singapura atau malaysia.

Harga avtur Pertamina seperti itu karena ada kewajiban suplay keseluruh bandara kecil dan terluar yang tentu membuat biaya tinggi.

Jika ingin harga avtur bumn bisa lebih murah maka Pemerintah bisa saja bebaskan Pertamina sebagai perusahaan dari kewajiban pasokan Avtur di bandara2 yang jauh dan terpencil, biarkan hanya main di kota besar, maka saya yakin harga Avtur Pertamina akan lebih murah dari semua produk sejenis.(*)