JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengakui bahwa koordinasi pengadaan senjata oleh militer ataupun non-militer belum berjalan baik.

Ke depan, Ryamizard berharap koordinasi harus melalui satu pintu yakni melalui pihaknya.

"Koordinasi belum jalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul dan harus satu induk ke Menhan. (Pengadaan senjata) harus berpatokan pada satu undang-undang," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Soal pengadaan senjata untuk Brimob Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Ryamizard mengklaim hal itu telah sesuai prosedur.

"Tinggal nanti di lapangan serah terimanya, segala macamnya gitu ya," tutur dia.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengaku sudah mengetahui pengadaan senjata oleh Korps Bhayangkara yang tertahan di bandara.

Ia juga sudah melakukan pembicaraan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ihwal senjata tersebut.

"Sudah (bicara dengan Kapolri). Sekarang saya minta semuanya yang memakai senjata harus seizin Menteri Pertahanan," katanya.

Ryamizard menegaskan pengadaan senjata oleh instansi militer ataupun non-militer harus seizin pihaknya. Sebanyak tiga kali ia mengucapkan bahwa pengadaan senjata harus melalui pihaknya.

"Semua senjata harus seizin Menteri Pertahanan," tandasnya.

Sebelumnya, tersiar kabar ada ratusan senjata dan amunisi untuk Korps Brimob Polri yang tertahan di bandara. Sebanyak 280 Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40x46mm dan amunisi jenis RLV-HEFJ sebanyak 5.932 butir itu telah dikonfirmasi oleh Polri.(yn)