JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Mohamad Taufik menyoroti kinerja sembilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta. Dia menilai, selama ini badan usaha plat merah tersebut hanya menggrooti APBD DKI. Tidak ada sumbangsih yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut mencuat dalam sebuah diskusi publik yang digelar Jakarta Monitoring Network (JMN), dengan tema 'Quo Vadis BUMD DKI Jakarta? Menjadi Beban APBD atau Penghasil PAD' di Gedung Serbaguna Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).
"BUMD DKI ini 'netek' terus ke APBD DKI. Tidak ada kerjanya, karena semua BUMD tidak ada untung. Malah APBD yang digrogoti terus. Entah uangnya lari kemana," kata Taufik dengan nada kesal.
Taufik mencontohkan, momentum pembahasan APBD Perubahan DKI 2017 bulan kemarin justru menjadi ajang pesta pora bagi seluruh BUMD dengan dalih untuk pengembangan usaha.
"Anggaran perubahan Pemprov kemarin, BUMD DKI kembali minta suntikan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 9.984 triliun. Meskipun pada akhirnya tidak semua kita (DPRD) kasih. Masak BUMD mendapatkan kucuran dana segar, itu (APBD) kan uang rakyat," tegas Wakil Ketua DPRD DKI ini.
Apalagi, lanjut dia, sesuai Undang-Undang (UU) No 23/2014, Peraturan Pemerintah No 58/2005, dan Permendagri No 54/2014, harus melakukan analisis investasi untuk mengucurkan sejumlah anggaran keBUMD.
Pasal 331 Ayat (4) huruf a, b dan c UU Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan, pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya: b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
Oleh sebab itu, kata Taufik, pemberian PMP tidak semudah apa yang dipikirkan para Direksi BUMD. Sebab harus dibahas secara detail serta diaudit anggaran semua perusahaan plat merah milik pemprov DKI Jakarta yang mendapatkan kucuran dana dari APBD.
"Sehat tidak BUMD itu? Kan kemarin sudah dapat pada APBD 2017. Lantas pertanggung jawaban yang PMP kemarin mana? Hasil kerjanya mana, kok tiba-tiba datang minta tambahan dana. Udah deh, kalau soal hitung-hitungan jangan macem-macem. Sekali lagi, ini (APBD) uang rakyat!. Jangan seenaknya," ujar Taufik.
Untuk itu, Ketua DPD Gerindra DKI ini menambahkan, pihaknya juga sudah pernah melaporkan catatan buruk BUMD DKI tersebut kepada Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno.
"Saya bilang ke Pak Sandi, pokonya semua kinerja BUMD harus diaudit. Kalau pola sekarang ini kacau, minta dana terus tapi kinerjanya buruk. Tidak dapat membesarkan perusahaan apalagi menambah pundi-pundi pendapatan daerah (PAD).
"Kami (DPRD) minta Pak Sandi tidak segan merombak Direksi yang bermasalah. Buat apa juga kalau merugikan," ujar Taufik.
"Masak Pemprov tiap tahun bagi-bagi uang ke BUMD, tapi tidak ada timbal balik apapun. Makanya, perlu audit keuangan dan kinerjanya," ujarnya.
Hal serupa juga akan dilakukan legislatif kebon Sirih. Menurut dia, pihaknya akan meminta semua laporan keuangan dari APBD 2016 sampai APBD 2017.
Hal tersebut guna melihat penggunaan uang serta kerja BUMD yang terus merongrong keuangan daerah.
"Sederhananya, apakah selama ini warga Jakarta merasakan kerja BUMD? Tidak. Mereka hanya menghabiskan uang daerah," tegas dia.
"Masak tidak ada laporan keuangan, laporan kinerja, apalagi misi membesarkan perusahaan. Saya akan usulkan pokoknya satu tahun kedepan, BUMD tidak akan lagi dikucuri dana dari APBD. Ini juga saya sudah sampaikan ke Pak Wagub (Sandiaga Uno)," pungkas Taufik.(dia)
