JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Relawan Anies-Sandi menyoroti adanya perselisihan antar sesama pimpinan dewan perihal agenda sidang paripurna istimewa DPRD DKI penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Saya melihat dinamaka yang terjadi di dewan sekarang sangatah tidak lazim. Dimana antar sesama pimpinan malah saling jual beli komentar di media. Padahal mereka satu gedung, satu kantor. Jelas tidak ada musyawarah," kata Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ), Budi Siswanto kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Padahal, kata dia, kewajiban DPRD DKI untuk menggelar sidang paripurna istimewa jelas sudah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Otda Kemendagri Nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan pada 10 Mei 2017 yang mengatur tentang pelaksanaan paripurna istimewa.
"Sejujurnya, saya kaget saat pertama kali mendengar (DPRD tidak mau paripurna). Karena Anies-Sandi adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara demokratis dan konstitusional, dan sudah dilantik Presiden Jokowi. Jadi, tak ada alasan untuk tidak menerimanya," ujar Budi.
"Kesan yang muncul ke publik, saat ini politisi Kebon Sirih pecah, tidak solid dan terkotak-kotak. Ada perselisihan yang serius disana. Dan ini berpotensi akan mengganggu program Anies-Sandi kedepan," katanya.
"Mestinya, sebagai masyarakat yang menjunjung prinsip demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, kita semua harus legowo (atas hasil Pilgub), karena rakyat Jakarta sudah memilih Anies-Sandi sebagai pemimpin baru Ibukota, dan hari ini mereka telah menjadi milik bersama serta menjadi aset bangsa. Mereka berdua berdiri untuk melayani semua warga Jakarta tanpa melihat latar belakang, siapa dan darimana mereka," imbuh Budi.
Jubir Relawan Pemenangan Anies-Sandi ini berharap kedewasaan para pimpinan DPRD untuk menyikapi ini secara tuntas. Yakni dengan medepankan kepentingan publik, karena warga Jakarta akan mencatat sekecil apapun yang telah mereka lakukan.
"Pimpinan Dewan harus jadi panutan, harus taat aturan, kalau mereka labrak aturan bagaimana daat dipercaya untuk menjalankan amanah yang lebih besar," bebernya.
Budi menilai, ada agenda terselubung yang sedang dijalankan oknum-oknum tertentu yang belum menerima pemimpin baru, Anies-Sandi.
Kini, lanjut Budi, kehormatan para wakil rakyat yang sehari-hari berkantor di Kebon Sirih sedang dipertaruhkan.
"Kesan adanya penolakan tak dapat dihindari."Ini terlihat dari adanya berbagai upaya yang terus dilakukan, yang terkesan bertujuan untuk menghambat, bahkan mendown grade, program-program Anies-Sandi yang akan segera dijalankan sesuai janji kampanye di Pilgub lalu," ungkapnya.
Hambatan tersebut, jelas Budi, di antaranya yang secara kasat mata juga terekam di sosial media, bahkan menjadi viral, terkait statemen Gubernur Anies Baswedan yang menggunakan kata 'pribum' di hadapan rakyat Jakarta sesaat setelah dilantik.
"Sebagai catatan, saat ini merupakan era digital, dimana informasi sangat terbuka dan dengan sangat cepat dapat tersebar luas. Bila ada yang menjadi penghambat kemajuan dan proses pembangunan yang diemban oleh pemimpin baru Jakarta, tentu akan menjadi catatan tidak baik bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono, mengatakan, saat ini hanya DPRD DKI Jakarta yang belum menggelar rapat paripurna istimewa seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur pemenang Pilkada 2017 di seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, gubernur dan wakil gubernur berpidato menyampaikan visi, misi, dan program selama periode pemerintahannya.
"Seluruh Indonesia sudah melakukan (rapat paripurna) setelah dilantik, termasuk gubernur Yogya yang terakhir itu semuanya sudah melakukan pidato perdana di depan DPRD. Dari seluruh provinsi, hanya tinggal DKI saja yang menunggu jadwal," katanya, Rabu (18/10/2017).
Ia menjelaskan, DPRD DKI Jakarta memiliki waktu 14 hari setelah pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI, untuk menggelar rapat paripurna istimewa. Ia meminta DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa itu.
"DKI-nya masih punya waktu, masih ada 14 hari kan. Ini baru hari kedua (setelah pelantikan). Kita tunggu saja," kata dia. (aim)
