JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pemprov DKI Jakarta disarankan untuk menggaet kalangan eksekutif muda agar menjadi penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Tujuannya agar mereka bisa memberikan subsidi silang terhadap warga korban gusuran yang tinggal di rusun tersebut.

Hal itu disampaikan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, dalam sebuah Diskusi Kamisan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) bertajuk 'Rusunawa: Masalah dan Solusinya', di Publik Hovse, Jakarta,Kamis (19/10/2017).

Ia mengatakan, bahwa kelompok warga umum dikenakan tarif sewa regular 600 ribu/bulan. Sementara warga relokasi 300 ribu/bulan.

"Jadi, uang sewa dari umum ini sudah bisa menutup biaya operasional tiap rusun. Sedangkan warga terprogram yang direlokasi ke rusun mendapatkan subsidi dari Pemda supaya tidak memberatkan mereka," ujar Nirwono.

Selain itu, Nirwono juga menyarankan Pemprov DKI segera merevitalisasi rusun lama yang kondisinya sudah tidak layak.

"Contohnya Rusun Kebon Kacang, Benhil, Tambora, dan lainnya yang cuma lima lantai bisa direnovasi menjadi 20 lantai. Jadi, warga non-Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibolehkan tinggal di rusun milik Pemprov DKI dengan tarif regular," ujar Nirwono pada acara diskusi yang dimoderatori Dedy Iskandar.

Sementara itu, panitia acara, Syaiful Jihad menyatakan, bahwa KAHMI Jaya secara rutin menggelar diskusi pada hari Kamis. "Hasil pembahasan ini nanti untuk memberikan bahan masukan bagi Pemprov dan DPRD DKI," ujarnya.‎ (aim)