JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso mengingatkan agar Partai Komunis Cina tidak ikut campur terlalu jauh terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Demikian disampaikan Bowo saat menanggapi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat dibahas dalam Kongres Partai Komunis Cina (PKC) baru-baru ini.

"Tidak boleh negara asing ikut campur dalam kebijakan kita. Apalagi negara kita sampai detik ini masih melarang paham komunis. Artinya gini, berkaitan dengan itu maka kami berharap bahwa jangan sampai dari pihak negara manapun mencampuri pembangunan ini," tegas politikus Golkar itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Sebaiknya, kata dia, sekalipun dalam konteks kerjasama, namun mereka juga harus menghormati kedaulatan bangsa dan negara ini.

"Silahkan saja kalau mereka ingin memberikan pinjaman dana. Ada mekanisme yang harus dilakukan antara Cina dan Indonesia," tandasnya.

"Saya hanya ingin menegaskan bahwa kalau terjadi proyek Jakarta-Bandung itu agar segera dilihat dari segi kemanfaatannya dan jangan sampai terjadi pemasukan paham-paham ataupun orang-orang yang tidak sesuai dengan negara kita," sambungnya.

"Artinya kalau sudah negara asing terlibat berarti ada maksud-maksud tertentu. Nah ini harus diantasipasi oleh negara kita. Boleh melakukan kerja sama, boleh meminjamkan dana tetapi harus tetap dengan koridor yang berlaku di bangsa kita dan tidak boleh sekali lagi pinjaman China gak boleh melanggar aturan-aturan yang ada. Apapun ajaran komunis harus tetap kita tolak," tambahnya.

Kedua, kata dia, kalaupun perjanjian tersebut membawa dampak ke tenaga kerja kita maka harus diperhitungkan.

"Karena dalam UU kita tenaga kerja kasar harus diusahakan dari dalam negeri jangan sampai dari negara asing," tandasnya.

"Intinya kalau sampai dibicarakan di Partai Komunis Cina tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus menjadi catatan buat pemerintah kita. Artinya gak boleh pemerintah Cina terlalu melakukan intervensi. Apalagi kita tahu sekarang dimana bantuan-bantuan kan selalu berdampak pada jumlah tenaga kerja kita. Warga negara yang mereka akan datang ke kita. Intinya, yang mengerjakan proyek harus orang Indonesia. Boleh bantuan teknologi dari dia tapi yang ngontrol harus kita dan harus dilakukan alih daya (transfer knowledge dan transfer of teknologi)," pungkasnya. (icl)