Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Jumat, 03 Nov 2017 - 15:29:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Situasi Ekonomi Saat Ini Dinilai Terburuk, Kenapa?

40aw.jpg
Abdul Wachid (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus Gerindra Abdul Wachid mengkritisi pernyataan salah satu kader PDIP Darmadi Durianto yang menyebut turunnya daya beli masyarakat bukan karena lemahnya fundamental ekonomi.

"Kita membaca ekonomi sekarang jauh lebih terburuk daripada Pemerintahan sebelumnya, tidak perlu mengamatinya lewat Helicopter atau teropong apa pun," sindirnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (03/11/2017).

Memang faktanya saat ini, sambung dia, daya beli menurun, rakyat cari kerja susah, kemiskinan tidak menurun, orang ke arah miskin bertambah.

"Jelas karena APBN kita tidak tertuju pada pembangunan pertumbuhan ekonomi. Tapi lebih kepada proyek besar jalan tol dan LRT yang proyek tersebut tidak bisa dalam waktu dekat mengangkat ekonomi daerah, jadi perputaran ekonominya tidak kena ke sektor riilnya," ungkapnya.

"Akibatnya ekonomi masarakat bawah tidak kena imbasnya. Jadi wajar kalau daya beli masyarakat lemah. Karena sistemnya yang salah. Apalagi dana DAK dimana ada kecenderungan Bupati walikota tidak mau menyerap, hampir rata-rata dananya di masing-masing kabupaten/kota masih tersimpan di Bank yabg jumlahnya di atas satu Trilyun. Jadi uang tidak bisa berputar di daerah," pungkasnya. (icl)

tag: #daya-beli  #pertumbuhan-ekonomi-indonesia  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bagi Yang Masih Bingung, Inilah Pedoman Pengenaan Pasal Karet di UU ITE

Oleh Rihad
pada hari Wednesday, 23 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah telah menerbitkan pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenal sebagai pasal ...
Berita

Soal Wacana Revisi PP 109/2012, Kementan Berharap Kementerian Terkait Mempertimbangkan Kembali

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian menyatakan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau ...