JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kondisi manajemen di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta dikabarkan tengah panas dingin.
Pemicunya, para direksi BUMD yang pada Pilgub DKI 2017 lalu tidak netral alias terindikasi mendukung salah satu paslon, disebut-sebut terancam dicopot.
Dalam catatan TeropongSenayan, pada pesta demokrasi lokal DKI lalu, setidaknya ada beberapa petinggi baik di BUMD maupun jajaran Wali Kota dilaporkan ke Bawaslu DKI karena diduga mendukung pasangan petahana Ahok-Djarot.
Karenanya, kini sebagian dari mereka tengahgencar bergerilya mencari muka (carmuk) kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Tujuannya, agar posisinya aman.
"Para direksi BUMD itu sekarang sedang bergerilya, bahkan mereka juga mendekati para relawan Anies-Sandi, demi menyelamatkan jabatannya," kata Presidium Relawan Pemenangan Anies-Sandi, M Rico Sinaga, di Jakarta, Kamis (8/11/2017).
Diketahui, selama Pilgub DKI 2017 lalu berlangsung, para direksi itu ada yang tanpa tending aling-aling menunjukkan keberpihakannya kepada petahana Ahok, yang kala itu masih menjabat sebagai orang nomor satu di DKI.
"Keberpihakan mereka sangat jelas saat kampanye berlangsung, terutama menjelang hari pencoblosan di putaran kedua yang menyisakan head to head antara Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, setelah AHY-Silvy dipastikan tersisih di putaran pertama," ujar Rico.
Lebih jauh, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) ini menjelaskan, selama masa kampanye banyak kontribusi para direksi tersebut demi membantu memenangkan Ahok.
Diantaranya yang paling kentara adalah saat BUMD tertentu memasok sapi untuk warga Kepulauan Seribu dan memfasilitasi pelaksanaan program dadakan Ahok-Djarot yang disebut Kartu Jakarta Lansia (KJL).
"Sekarang, setelah Ahok-Djarot kalah, mereka ketakutan dan berusaha mendekati siapa pun yang punya akses ke Anies-Sandi, termasuk para relawan agar tidak dicopot," ungkap Rico.
Namun demikian, Rico enggan menyebutkan identitas para direksi itu. Menurutnya, tidak etis jika nama-nama mereka diumbar ke publik.
"Mereka kan manusia biasa, punya perasaan juga. Tidak baik lah kalau saya sebut merk," kata Rico berseloroh.
Bahkan, tambah Rico, selama bergerilya tersebut, para direksi itu juga menyertakan banyak janji dan konpensasi jika dirinya aman. Termasuk janji akan memberikan segepok uang yang jumlahnya tidak sedikit.
"Karena, dulu mereka yakin Ahok-Djarot akan menang Pilkada karena diusung koalisi besar dan partai penguasa, PDIP, PKB, PPP, PAN, Golkar, Hanura, dan NasDem. Tapi mereka kecele karena Ahok-Djarot justru keok telak. Tentu ini pelajaran berharga bagi yang lain agar lain kali hati-hati dan tetap bersikap profesional," pesan Rico.
Pegiat LSM senior ini juga meminta agar Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, ekstra hati-hati dalam menyikapi fenomena ini. Sebab bagaimana pun perjalanan BUMD ke depan sangat penting sebagai salah satu sumber PAD Pemprov DKI.
"Di era Ahok, BUMD rusak karena Ahok juga asal-asalan menempatkan orang-orangnya di sana, kemudian BUMD-BUMD itu dimanjakan dengan PMD (penyertaan modal daerah) puluhan bahkan ratusan miliar, meskipun kontribusi PAD-nya rendah dan merugi, contohnya ya seperti PT Ratax Armada," katanya.
Meski begitu, Rico mengaku, mendukung penuh kebijakan Anies-Sandi yang tidak akan lagi mengucurkan PMD bagi BUMD, kecuali bagi BUMD yang proyeknya masih berjalan, dan kebijakan BUMD harus pro rakyat, terutama kaum marjinal.
Hanya saja, Rico menyarankan, agar kedepan sebaiknya BUMD di isi oleh orang-orang profesional dan bersih dari oknum yang menduduki jabatan direktur karena praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), termasuk KKN dari era Gubernur Ahok.
"Sepertinya, melihat kondisi BUMD sekarang, tidak ada pilihan lain bagi Anies-Sandi selain mengganti semua jajaran direksi BUMD itu, biar kedepan BUMD-BUMD yang dibiayai dengan uang rakyat itu sehat dan produktif," pesan Rico. (aim)
