JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Era kepemimpinan baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah nahkoda Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan- Sandiaga Uno berubah signifikan.Hal itu tampak dalam dinamika pembahasan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) antara jajaran eksekutif dan legislatif yang berlangsung dinamis.
Meski sempat hujan intrupsi dari politisi Kebon Sirih, akhirnya pembahasan postur RAPBD 2018 diakhiri dengan penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS ) antara eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Besaran KUA PPAS APBD DKI 2018 disepakati Rp 77 triliun dan telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetio Edi Marsudi, serta empat Wakil Ketua DPRD yakni Abraham Lulung Lunggana, Mohamad Taufik , Ferial Sofyan dan Triwisaksana.
Prasetio berharap, Anies-Sandi bisa menjalankan roda pemerintah dengan baik selama 2018. Anggaran Rp 77 triliun tersebut, kata dia, harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Jakarta dan mensejahterakan warga Ibu Kota.
Pras, panggilan akrabnya, meminta pelaksanaan program Anies-Sandi harus transparan dan akuntabel.
"Saya yakin, Pak Anies bisa menjalankan program-programnya sesuai dengan aturan keuangan daerah," kata Pras usai rapat Banggar.
Sedangkan legislatif, kata Pras, akan mendukung penuh Pemprov DkKI menjalankan program agar serapan anggaran tidak rendah.
Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif harus terjaga demi menjaga ritme dengan baik dan seimbang. "Nah, kami buktikan KUA PPAS MoU berjalan dengan lancar," kata Pras seakan menepis kekhawatiran sejumlah pihak terhadap potensi gangguan DPRD terhadap roda pemerintahan Anies-Sandi
Selain itu, Sekretaris DPD PDI-P DKI in menambahkan, penghapusan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk lima BUMD sudah sesuai dengan mekanisme.
Namun, lanjut Pras, yang penting adalah persiapan gelaran akbar Asian Games 2018 tetap berjalan baik. "Buktinya, Jakpro kan tetap diberikan," ucapnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI AbrahamLulungLunggana mengaku, mendukung penuh kebijakan eksekutif dan legislatif yang tidak memberikan PAD kepada sejumlah BUMD. Selain hanya kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 3,3 triliun untuk penyelesaian proyek LRT (Kelapa Gading-Rawamangun).
Kemudian PMD diberikan kepada PT MRT Jakarta sebesar Rp 3,9 triliun. "Kita sangat setuju belasan BUMD yang lain tidak diberikan PMD. DPRD mendapat informasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) bahwa belum dilakukan audit kepada BUMD yang tahun 2017 diberikan PAM," ungkap Haji Lulung.
Haji Lulung yang baru kali pertama menghadiri rapat penandatanganan MoU KUA PPAS sejak 2009 ini menambahkan, dewan mendorong agar seluruh BUMD DKI berusaha dengan baik mengembangkan usaha dan asetnya.
"Kita ingin seluruh BUMD maju, mandiri, dan meningkat kinerjanya sehingga mampu memberikan kontribusi PAD untuk pembangunan kota Jakarta," kata Haji Lulung yang juga Ketua DPW PPP DKI itu. (aim)
