Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 22 Nov 2017 - 07:29:17 WIB
Bagikan Berita ini :

DJP Pastikan tak ada Program Pengampunan Pajak Jilid II

48taxamnesty.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada program amnesti pajak jilid II, karena pelaksanaan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 berbeda dengan UU Pengampunan Pajak.

Keterangan pers tertulis Humas DJP yang diterima di Jakarta, Selasa (21/11/2017), menyatakan penegasan perlakuan perpajakan dalam PMK baru ini memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan.

Pada saat bersamaan, DJP konsisten menjalankan penegakan kepatuhan sesuai PP 36/2017, sehingga apabila ditemukan data dan informasi harta yang tidak dilaporkan, DJP menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak tanpa menunggu Wajib Pajak mengungkapkan harta tersebut.

Untuk itu, Wajib Pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif dalam PP 36/2017 yaitu sebesar 12,5 persen hingga 30 persen, sepanjang DJP belum menerbitkan SP2 Pajak, maka tidak dikenakan sanksi sesuai pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Perlakuan ini tidak bisa disamakan dengan program amnesti pajak yang berlangsung pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, karena Wajib Pajak yang telah mengikuti program tersebut tidak lagi dilakukan pemeriksaan maupun penyidikan oleh otoritas pajak.

Selain itu, Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam program amnesti pajak telah mendapatkan penghapusan sanksi apabila membayar pokok tunggakan pajak yang terutang dalam SKP serta memperoleh pembebasan PPh atas pengalihan saham, tanah dan bangunan.

Keistimewaan tersebut tidak diperoleh oleh Wajib Pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak, karena proses pemeriksaan dan penyidikan tetap berlangsung dan tarif yang dikenakan atas pengungkapan harta lebih besar dari tarif yang tercantum dalam UU Pengampunan Pajak. (Ant/icl)

tag: #dirjen-pajak  #tax-amnesty  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Polisi Uber Pembunuh Editor Metro TV, Belasan Orang Diperiksa

Oleh Rihad
pada hari Sabtu, 11 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Polisi menduga kuat editor Metro TV Yodi  Prabowo tewas dibunuh. Ada luka bekas tusukan di leher dan dada. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus ...
Berita

Pengamat Ini Duga Ancaman Reshuffle Berkaitan Dengan Penolakan RUU HIP

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-  Pakar Komunikasi Politik Kennorton Hutasoit menilai, ancaman reshuffle Presiden Jokowi bisa terjadi di bulan Juli hingga Agustus. Pasalnya di bulan tersebut Presiden ...