JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- DPRD DKI Jakarta murka lantaran Kantor Lurah Kelapa dua Wetan di Jakarta Timur tak bisa dibangun, setelah anggaran pembangunan kantor lurah tersebut dipastikan tidak masuk di RAPBD DKI 2018.
Padahal, Komisi A DPRD DKI sebelumnya sudah mewanti-wanti agar kantor lurah itu direhab total karena kondisinya amat tidak layak sejak 4 tahun lalu.Tapi tiap tahun selalu gagal dianggarkan karena masalah yang sama, yakni status lahan yang masih sengketa.Hal itu terkuak saat Komisi A DPRD DKI membahas cikal bakal Perda APBD DKI 2018.
Ketua Komisi A DPRD DKI Riano P Ahmad menyoroti kinerja kepala bagian tata pemerintahan dan walikota jakarta timur. Sebab, menurut Riano, di Jakarta Timur, selain kantor lurah kelapa dua wetan, ada pula 6 rumah dinas camat/lurah yang sudah 3 kali dianggarkan selalu gagal lelang.Anehnya, kata Riano, penyebabnya lagi-lagi hal sepele. Yaitu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta beralasan selalu gagal lelang karena kekurangan tenaga konsultan perencanaan.
"Itu kan mudah, ya tinggal berkirim surat saja ke Sekda kalau kekurangan tenaga konsultan perencanaan," ujar Riano di Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Akibatnya, tahun 2018 ini sebanyak 11 rumah dinas lurah yang dianggarkan di RAPBD DKI 2018. Enam rumah dinas (Rumdin) yang seharusnya selesai dibangun pada 2017 dan lima lainnya adalah Rumdin yang semestinya dikerjakan 2018 ini.
"Kalau sampai ini tidak dibangun lagi, saya minta harus ada sanksi terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses lelang dan sebagainya," tegas anggota Fraksi PPP DPRD DKI itu.
Sebab, Riano memandang, akibat kelakuan mereka, pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif mengatakan, kesalahan ada di Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Walikota Jakarta Timur.
"Orang yang duduk di dua jabatan itu harus dievaluasi. Nggak cakap mereka kalau menurut saya. 4 tahun ngurus beginian saja nggak beres-beres," kata Syarif.
Menurut Syarif, sebenarnya tak perlu menggunakan lahan yang kini bersengketa. Apalagi, penggugatnya kini tengah mengajukan peninjauan kembali (PK).
Kata Syarif, dua pejabat itu seharusnya berinisiatif mencari lahan lain. "Toh, belum tentu menang juga di lahan yang kini bersengketa," katanya.
"Anggaran kan ada. Cari saja lahan lain. Gitu saja kok repot," sembur Syarif.
Anggota Fraksi Gerindra ini menilai, apa yang dilakukan Walikota dan Kabag Tapem tergolong konyol.
Akibat hal itu, tahun 2017 ini hanya bisa diusulkan anggaran Rp 350 juta untuk pembangunan kantor lurah kelapa dua wetan. "Itu hanya untuk perencanaan saja," kata Syarif.
Sementara itu, Asisten Tata Pemerintahan Pemprov DKI, Premi Lasari, mengatakan, masalah utama di kantor lurah kelapa dua wetan adalah mencari lahan baru.
Sebab berdasarkan Pergub, lahan kelurahan itu luasnya harus 2.500 meter persegi. "Sulit mencari lahan seluas itu. Makanya kami sedang mau revisi Pergubnya dulu," kata Premi. (aim)
