JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengaku pesimis dengan target penerimaan pada APBN-P 2017 yang dipatok pemerintah sebesar Rp1.736 triliun.

Untuk diketahui, lanjut dia, lebih dari 70 persen penerimaan tersebut mengandalkan dari pajak, yaitu sebesar Rp1.283,6 triliun.

Namun demikian, ungkap dia, sebelum dilakukan perubahan, target penerimaan pajak sebelumnya sebesar Rp1.498,9 triliun.

"Dengan adanya perubahan tersebut menunjukan bahwa pemerintah kelihatannya memang telah mencium indikasi tidak akan tercapainya target penerimaan pajak sehingga lekas dilakukan revisi. Kalau dilihat lebih dalam, target penerimaan pajak pasca revisi turun dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.284,9 triliun," papar Politikus Gerindra itu di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Sebetulnya, terang Heri, indikasi melencengnya target penerimaan pajak sudah terlihat sejak September 2017 di mana angkanya hanya berkisar Rp770,7 triliun atau mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar minus 2,79 persen dibanding dengan tahun yang serupa.

"Dan kita sudah mengingatkan pemerintah atas potensi kesulitan yang dapat dialami pemerintah dalam hal pemenuhan target penerimaan pajak sampai akhir tahun ini. Untuk itu kita sudah minta pemerintah untuk lebih realistis dalam menentukan target penerimaan di tengah kondisi perekenomian yang serba tidak pasti. Jika tidak, hal itu hanya akan memberikan beban lebih besar kepada pemerintah di tahun-tahun ke depannya," tandas Heri.

Menurutnya, ada beberapa indikator yang menyebabkan melencengnya target penerimaan yang dipatok pemerintah.

"Saya melihat bahwa pemerintah menghadapi banyak tantangan dalam hal perpajakan. Sebagai misal, realisasi Pajak Migas yang menurun. Tahun 2016 saja realisasinya hanya mencapai Rp44,9 triliun atau hanya 65,3 persen dari APBN-P TA 2016. Sementara itu, realisasi PPh Migas cenderung sulit meningkat karena melemahnya harga komoditas di pertengahan tahun 2017 ini," ungkap dia.

Di sisi lain, kata dia, reformasi perpajakan nasional pelaksanaannya belum optimal.

Untuk diketahui, beber dia, tax ratio Indonesia adalah yang terendah di dunia, yakni hanya 11 persen.

Rendahnya tax ratio tersebut, kata dia, pasti berimplikasi pada pembayaran beban utang yang jatuh tempo. Belum lagi, gap antara realisasi pendapatan dan belanja, di tengah-tengah realisasi pajak yang terus melenceng, belum bisa dipecahkan pemerintah.

"Akhirnya, semua hal menjadi tak wajar. Celakanya, sebelum melakukan langkah-langkah solutif atas masalah struktural perpajakan tersebut, pemerintah masih saja mematok target yang terlalu optimistis tanpa dibarengi dengan kerja-kerja dalam menghadirkan potensi penerimaan yang lebih kreatif. Sepertinya pemerintah lebih mengejar citra positif ketimbang kerja-kerja yang riil. Itu masalah sebenarnya, yaitu soal perencanaan yang matang, realistis, yang dilandaskan pada perspektif yang lebih jujur," sindirnya. (icl)