JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Isu adanya mahar ke parpol dalam penyelenggaraan Pilkada saat ini menjadi sorotan. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang 2017 lalu mengikuti konstetasi Pilgub DKI membantah memberikan mahar atas pencalonannya itu.

Menurut Sandi, Partai Gerindra, partai pengusung dirinya di Pilgub DKI, sangat profesional mencalonkan sosok dalam kontestasi Pilkada.

"Nggak ada (mahar) sama sekali. Pak Prabowo (Ketum Gerindra Prabowo Subianto) sangat profesional dan itu sudah terbukti saat mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Waktu saya dan Mas Anies juga sama," kata Sandi di Balai Kota, Jumat (12/1/2018).

Meski begitu, Sandi menyebutkan bahwa dirinya mengeluarkan biaya hingga Rp 100 miliar dalam pencalonannya bersama Anies Baswedan. Namun dia mengatakan hal tersebut bukan mahar dan merupakan konsekuensi demokrasi di Indonesia.

"Politik itu memang berbiaya, kemarin kita menghabiskan lebih dari Rp 100 miliar. Jadi itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra jangan sampai saat kita udah mencalonkan, kita nggak punya pendanaan," tandasnya.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengaku telah melaporkan biaya pencalonannya ke KPK. Dia pun mengungkapkan, apa yang dilakukannya juga diikuti calon yang diusung Gerindra di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Saya waktu itu bisa meyakinkan Pak Prabowo. Dan itu semua kita laporkan secara transparan. Kita audit, dilaporkan ke KPK," terangnya.

Sandiaga berpesan agar tidak ada perpecahan dalam Pilkada. Dia ingin agar calon lain dapat meniru pilkada di Jakarta yang berlangsung damai.

"Kami berharap ada politik yang saling merangkul, bukan saling menyikut. Saya sekarang tugas di sini fokus saya di DKI. Tapi saya akan sangat bahagia kalau seluruh keluarga dan rakyat Indonesia bisa mengadopsi apa yang terjadi di Jakarta kemarin bahwa kita guyub, rukun," pintanya.

Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti menuding bahwa Partai Gerindra meminta uang Rp 40 miliar sebagai syarat mendapatkan rekomendasi diusung di Pilgub Jawa Timur 2018. Namun, pernyataan La Nyalla itu dibantah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

La Nyalla sebelumnya sempat mendapat rekomendasi maju di Pilgub Jatim sebelum kemudian mandatnya dikembalikan ke‎ Gerindra dengan alasan tidak mendapatkan koalisi.

"Saya kira kalau dari pak Prabowo tidak ada ya‎ itu, saya tidak pernah dengar‎," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (11/1/2018).(yn)