MAKASSAR (TEROPONGSENAYAN)--Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta masyarakat tidak memperdebatkan impor beras. Sebab, kebijakan pemerintah tersebut sudah ditetapkan.

"Kebijakan mengenai impor beras itu sudah tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah diputuskan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mengawasi pendistribusiannya nanti," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Makassar, Kamis (18/1/2018).

Ia mengatakan, tujuan impor beras yang dilakukan pemerintah tidak lain karena melihat stok cadangan beras dalam negeri yang memang berkurang.

Meskipun dirinya juga mengakui banyak daerah di Indonesia punya stok beras melimpah (surplus) berdasarkan laporan Menteri Pertanian Amran Sulaeman.

Syarkawi mengaku, dirinya mendapat laporan dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo jika di tahun 2017 itu, pemerintah provinsi telah surplus beras sebanyak 2,5 juta ton.

dirinya juga mendorong pemerintah agar setiap wilayah di Indonesia dibuatkan pasar induk khusus seperti di Sulawesi Selatan tanpa harus bergantung pada pasar induk Cipinang, Jakarta.

"Gejolak yang terjadi karena memang stok di pasar induk Cipinang yang berkurang dan ini kemudian berimbas kepada daerah-daerah. Makanya, sudah perlu ada pasar induk lainnya selain di Jakarta," katanya.

Ia mengatakan, terpusatnya pasar induk beras seperti di Cipinang selalu membuat heboh sejumlah daerah lainnya jika terjadi kekurangan stok beras.

"Ini contoh, kalau di Jakarta ada kekurangan atau kelangkaan stok beras, terjadi kenaikan dan kemudian membuat gejolak dibeberapa daerah lainnya termasuk di Sulsel. Padahal, di Sulsel itu stoknya selalu banyak tapi karena ada gejolak seperti itu, lantas terimbas di sini," tukasnya.(yn/ant)