JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto menyoroti sikap DPRD DKI dan Pemprov DKI yang mendadak melempem terkait kasus tower microsell.
Bahkan, SGY panggilan akrabnya, mengancam akan melaporkan keberadaan ribuan tower microsell ilegal yang terbukti menyerobot lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta, ke aparat penegak hukum KPK dan kepolisian.
"Langkah itu akan kami lakukan jika terbukti ada KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam kasus ini yang melibatkan instansi terkait seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah) dan badan atau lembaga lainnya, termasuk oknum DPRD," kata SGY kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/1/2018).
Ia mengaku, untuk menelisik kasus ini pihaknya juga telah membentuk tim guna mendesak PTSP segera mengungkapkan data jumlah tower microsell yang menyerobot aset Pemprov secara ilegal.
SGY mempertanyakan jumlah tower yang oleh PTSP diklaim hanya 12 tower, seperti tertuang dalam surat yang dikirim TPST kepada Satpol PP pada 8 Januari lalu.
"Dalam surat itu TPST meminta Satpol PP agar mencabut izin ke-12 tower mikroselular itu. Makanya saya bertanya-tanya, mengapa hanya 12?. Makanya,PTSP sebagai satuan kerja yang menangani masalah perizinan pasti punya data lengkap, dan saya mendesak PTSP berani buka-bukaan," tegas SGY.
Ia curiga dibalik banyaknya tower microsell ilegal ada praktik KKN di lingkaran pejabat di SKPD terkait, termasuk PTSP.
Karenanya, lanjut SGY, tim yang dibentuknya nanti juga akan menelisik bagaimana proses perizinan tower itu dikeluarkan kepada 10 pengusaha penyedia tiang microsell.
"Tim kami juga akan mendalami soal aset-aset milik Pemprov DKI yang digunakan untuk pendirian menara mikrosel, untuk mengetahui berapa banyak dari aset-aset itu yang masih berstatus tidak disewa alias dipakai tampa bayar dan terjadi dugaan potensi kerugian pajak sewa lahan dan lainnya," imbuh dia.
Aktivis senior DKI ini mengaku, juga akan sedang mencari momen yang tepat untuk mendiskusikan hal ini dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno, karena keberadaan tower-tower ilegal ini juga menyebabkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) menguap.
"Kalau semua tower berstatus legal dan membayar sewa lahan, tentu akan meningkatkan pemasukan pajak, dan pendapatan Pemprov DKI, PAD dari sektor ini bisa melebihi target. Saya minta DPRD harus tegas bersikap dan jangan malah ikut bermain mata," cetus SGY.
Seperti diketahui, maraknya tower microsell bermasalah sedang menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta karena banyak perusahaan yang mendirikan tower microsel lebih dari yang tertuang dalam perizinan yang dikeluarkan PTSP.
Sebelumnya, bahkan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan kalau Dewan berencana membentuk Pansus untuk mengusut tower mikrosel ilegal yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI.
Sebab, kata politisi Gerindra ini, penggunaan lahan Pemprov untuk tower mikrosel ilegal merupakan bentuk penyimpangan pemanfaatan aset.
Data Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI menyebut, saat ini telah ditemukann 1.129 tower microsell ilegal di seluruh wilayah Ibu Kota, dan tower-tower itu kebanyakan berdiri di lahan milik Pemprov tanpa membayar sewa. (aim)
