JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi menilai, ketidakcocokkan data pangan antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian adalah faktor utama penyebab gaduhnya perihal impor beras saat ini.

"Kami dari FPAN menilai sumber utama gonjang ganjing kebijakan impor beras ini dari data produksi pangan nasional yang dimiliki kementerian terkait. Problem-nya soal akurasi dan validasi data pangan yang tidak sinkron. Mentan sebut beras itu surplus. Mentan sebut pada bulan Januari produksi beras meningkat sebanyak 2,7juta ton. Tapi kenyataannya harga beras di pasaran justru malah naik," ungkap Politikus PAN itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (23/01/2018).

"Ini ada dua perbedaan pandangan antara Mendag dengan Mentan. Mendag sebut supply dan demand kurang. Sementara Mentan berpandangan disamping supply dan demand, mereka menyatakan ada anomali pasar dimana prilaku konsumen dipasar. Itulah yang jadi faktor penting terjadinya gonjang-ganjing saat ini," sambungnya.

Menyikapi hal tersebut, kata dia, pihaknya meminta pemerintah lebih profesional soal managemen data pangan nasional.

"FPAN meminta data produksi pangan satu pintu tidak boleh banyak pintu supaya gak amburadul," tandasnya.

Tak hanya soal impor beras, Viva Yoga pun mempertanyakan kesungguhan pemerintah terkait keberpihakannya kepada para petani garam. Sebab, kata dia, pemerintah baru-baru ini mewacanakan akan melakukan import garam.

"Soal swasembada garam 2019 itu gak akan tercapai kalau impor terus. Kalau mengacu pada UU No 18 2012 impor bisa dilakukan sepanjang gak merugikan petani dan dapat rekomendasi dari kementerian terkait,"sindirnya.

Lagi-lagi, kata dia, soal kebijakan impor ini terlihat adanya ketidakkompakkan antar kementerian terkait.

"Bu Susi (Menteri KKP) bilang kebutuhan impor garam hanya 2,1 juta ton. Tapi faktanya 3,7 juta ton. Ini problem, tidak ada sinkronisasi antar kementerian. Dampaknya ini petani garam akan gulung tikar, akan tidak berdaya. Impor jangan sampai membahayakan produksi dalam negeri," tegasnya. (icl)