Berita
Oleh M Anwar pada hari Rabu, 24 Jan 2018 - 12:15:00 WIB
Bagikan Berita ini :

PPP: Yang Dipidana Bukan Status LGBT, tapi Perilakunya

80979-arsul_sani_teropong_sanayancom-718x452.jpg
Anggota Pansus Angket KPK Arsul Sani. (Sumber foto : dok istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan pemidanaan terhadap LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) bukan pada statusnya melainkan perilakunya. Hal itu disampaikan Arsul menanggapi ramainya pembahasan isu pemidanaan terhadap LGBT dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP.

"Soal itu ingin saya tegaskan bahwa yang di pidana itu bukan karena orang itu berstatus LGBT. Itu harus diingat. Yang dipidana adaah perilakunya yang menyimpang," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Sehingga, lanjut Arsul, jika perilaku seksual LGBT tertangkap di ruang publik, maka baru akan diproses hukum dan dipidanakan. Ia menambahkan pemidanaan tak terbatas pada perilaku seks LGBT, tetapi juga perizinahan antara laki-laki dan perempuan dewasa.

Di dalam RUU KUHP ini, DPR ingin mengatur soal perzinahan di luar pernikahan yang belum diatur UU KUHP, baik sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin. Di dalam Pasal 284 KUHP, sebuah tindakan bisa dikenakan pidana zina bila dilakukan seseorang yang sudah menikah kepada lawan jenisnya.

Namun, kata Arsul, hal itu belum disepakati oleh seluruh anggota panitia kerja (panja) RUU KUHP yang hingga saat ini masih melakukan pembahasan.

Arsul mengatakan dari delapan fraksi yang hadir saat rapat sepakat terhadap pemidanaan atas perluasan pasal perzinahan. "Nah yang enggak hadir kami enggak tahu karena yang enggak hadir kan PAN sama Hanura. Ya kita tanya nanti," papar Arsul.

"Tapi sudah terjadi gegeran karena pernyataanya Pak Zulkifli Hasan. Itu kan seharusnya tidak usah karena dari awal tidak ada satu fraksi pun yang menyatakan menolak," lanjut anggota Panja KUHP itu. (aim)

tag: #dki-jakarta  #dpr  #kpk  #lgbt  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...
Berita

KPK Diminta Jelaskan Alasan Periksa Shanty Alda di Kasus Dugaan Korupsi Abdul Gani Kasuba

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan Penyidik KPK harus transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani ...